Menakar Asa PHPU

Sudut Pandang  SABTU, 25 MEI 2019 , 19:30:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Menakar Asa PHPU

Bakhrul Amal/dok

BEBAN pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan bukanlah hal yang mudah. Segala aspeknya, dari yang paling sederhana sampai yang rumit, dinilai. Argumentasi dan kesesuaian alat bukti berserta segala hal yang terungkap di pengadilan adalah bagian penting yang menentukan putusan Majelis Hakim.
Proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara / sengketa di pengadilan, patuh pada hal-hal yang disebutkan pada paragraf pertama.

Sebagai suatu proses persidangan yang bersifat gugatan (lebih cocok disebut gugatan (contentiosa) bukan permohonan (voluntaire) karena adanya sengketa dan adanya pihak lain yang turut terlibat) maka pihak penggugat, yang dalam PHPU disebut Pemohon, adalah pihak yang aktif. Keaktifan tersebut berangkat dari asas actori incumbit probatio yang berarti barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Pada PHPU Pilpres kali ini artinya pihak 02, pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno, adalah pihak yang harus membuktikan dalilnya.

Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan

Hal yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti oleh pihak 02 setidaknya terdiri dari tiga hal. Yang pertama adanya kecurangan yang terstruktur. Kedua kecurangan tersebut sistematis. Dan terakhir, atau ketiga, kecurangannya dilakukan secara masif.

Apabila kita urai, sesuai kebiasaan putusan Mahkamah, maka unsur yang pertama atau unsur terstruktur artinya adalah apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif.

Unsur sistematis merujuk kepada diketahuinya ada pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (by design). Rencana ini bersifat praktis, yakni bisa melalui iming-iming, musyawarah jahat, atau pun juga melalui abuse of power sehingga muncul tindakan-tindakan yang curang untuk kepentingan salah satu pihak.

Yang terkahir, dampak dari segalanya, dugaan kecurangan itu bersifat masif. Masif disini berarti kecurangan yang timbul tersebut sangat luas. Yang saking luasnya dampak tersebut sehingga mengubah hasil yang seharusnya dan merugikan kepentingan Pemohon.

Ketiga hal tersebut harus dibuktikan dengan disertai fakta-fakta yang lugas, sah, dan patut. Pembuktian ketiga hal tersebut pula nantinya dapat disanggah oleh pihak termohon. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pun akan memberikan kesempatan penyanggahan itu sesuai dengan asas audi et alteram partem dimana adanya kesamaan dua pihak dimuka pengadilan, atau ringkasnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak.

Alternatif dan Komulatif

Penentuan keputusan akan tiga unsur kecurangan tersebut sejauh ini masih menjadi perdebatan. Beberapa mengatakan jika salah satu saja unsur terbukti, menggunakan term alternatif, maka Pemohon dianggap menang. Mahkamah kemudian membuat suatu keputusan yang menjadi tindak lanjut atas kemenangan itu.

Putusan tersebut berupa penjelasan bahwa Permohonan dikabulkan dan atau dikabulkan sebagian sesuai dengan isi petitum Pemohon. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali (nebis in idem).

Di sisi lain ada yang beranggapan ketiga unsur tersebut harus dimaknai komulatif. Maksudnya adalah ketiga unsur tersebut mesti terbukti. Jika hanya satu atau dua maka Pemohon dianggap belum cukup laik memenangkan permohonan.

Ditolaknya permohonan berimplikasi pada legitimasi terhadap penetapan hasil yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Putusan dalam hal permohonan pemohon dikalahkan bisa berbunyi dua, yakni putusan permohonan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)  atau putusan permohonan ditolak (ontzigd).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak, tidak menerima, dan mengabulkan permohonan tersebut berangkat dari petitum yang dimohonkan. Hakim patuh pada asas untra ne petita bahwasanya Hakim hanya boleh mengabulkan sesuai dengan yang dituntut/dimohonkan.

Penutup

Pilihan penyelesaian dengan proses yang konstitusional, salah satunya melalui mekanisme PHPU di Mahkamah Konstitusi, adalah hal yang baik. Kebaikan itu harus dibarengi dengan kepercayaan bahwa semua Hakim di dalam Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pengadil yang independen dan imparsial. Kepercayaan pada Hakim itu penting agar nantinya segala keputusan yang diputuskan, dalam kurun waktu 14 (empatbelas) hari setelah sidang pertama, oleh Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi dapat diterima secara dewasa dan bijaksana.

Pihak di luar yang berperkara, yakni di luar 01, 02, dan KPU RI, juga harus yakin bahwa keputusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang adil. Sesuai dengan kaidah yang menyebutkan laa yuqomul a'dalatu illa bilmahkamati atau keadilan tidak dapat ditegakkan kecuali dengan pengadilan. Oleh sebab itu, manakala keputusan telah diketuk, tidak perlu ada reaksi berlebihan dan semuanya kembali pada satu kesepakatan bersama sebagai bangsa Indonesi. [***]

Penulis: Bakhrul Amal, Dosen Ilmu Hukum UNUSIA dan Penulis Buku Hukum dan Masyarakat


Komentar Pembaca
Nyamuk Politik

Nyamuk Politik

JUM'AT, 19 JULI 2019

Ofo Bekas

Ofo Bekas

KAMIS, 18 JULI 2019

Menelanjangi Donald Trump

Menelanjangi Donald Trump

RABU, 17 JULI 2019

Pidato Yang Mengancam

Pidato Yang Mengancam

RABU, 17 JULI 2019

Ku Hantar Engkau Ke Gerbang Kemerdekaan
The Market For Lemons, Theory Of The Second Best, Dan Pilpres 2019
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00