Referendum

Opini  RABU, 29 MEI 2019 , 12:02:00 WIB

Referendum

Muzakir Manaf/Net

SALAH satu "Jokowi effect" adalah referendum. Apa yang diungkapkan lantang oleh Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf yang akrab dipanggil Mualeem menjadi resonansi negeri. Gaungnya keras.

Dasarnya adalah kekhawatiran negara yang dipimpin Jokowi ini bakal menjadi negara terjajah. Tanpa menyebut negara tapi yang dirasakan banyak anak bangsa adalah kolaborasi rezim Jokowi dengan Cina.

Proyek "jalan sutra" menambah bahaya setelah sektor sektor ekonomi penting telah dikuasai pengusaha (keturunan) Cina. Aceh berteriak referendum untuk melepas sebagai negara berdaulat sebagaimana Timor Timur yang sukses.

Waktu lalu juga di Yogyakarta pernah terdengar adanya tuntutan masyarakat untuk referendum pemisahan diri. Kecewa terhadap kebijakan pemerintahan pusat.

Kini ada larangan kepemilikan tanah untuk keturunan Cina di Yogya. Sultan pun digugat oleh komunitas keturunan. Pengadilan menolak gugatan tersebut.

Kekhawatiran "penjajahan" sebenarnya terjadi di mana-mana. Pemerintahan Jokowi dinilai sangat dekat dengan Cina. Suara dari Aceh adalah kritik terkeras untuk rezim. Sudah banyak kritik yang tak didengar bahkan dibungkam lewat bahasa beragam termasuk makar.

Di media sosial ancaman referendum seperti bentuk perlawanan atas ketidakadilan. Pilpres yang "memaksakan" Jokowi menang bisa saja tak terbendung. Bukan karena hebatnya tapi diragukan fair-nya kompetisi.

Rendah tingkat kepercayaan masyarakat akan kejujujuran dan keadilan pemilu saat ini. Ada muncul isu Republik Andalas Raya untuk Sumatera. Di WA Group canda tentang referendum negara Pasundan. Ada komen mau pindah ke Aceh jika referendum berhasil.

Sejarah bangsa pernah melalui Republik Indonesia Serikat. Referendum bisa jadi trending topics beberapa waktu ke depan. Tapi bisa pula sebentar lagi menyinggung referendum pun akan dituduh makar. Rezim memang sedang sensitif.

Substansi yang mesti ditangkap adalah kekecewaan bahkan mungkin keputusasaan atas keadaan negara yang terasa semakin tak jelas arah.

Kedaulatan negara terombang ambing. Persepsi "penjajahan" menguat dengan pribumi yang semakin teralienasi.  Pemilu yang dipandang tak jujur dan adil dengan kentalnya pemihakan aparat.

Diskursus Referendum sebenarnya menjadi hal yang tak perlu asal ada kemauan Pemerintah untuk mau mengoreksi diri. Bukan semakin sensitif dan represif.



M Rizal Fadillah
Pemerhati sosial politik

Komentar Pembaca
Jalan Muter-Muter

Jalan Muter-Muter

SABTU, 03 AGUSTUS 2019

Mereka Yang Tak Layak Kembali Masuk Kabinet
Kasus Baiq Nuril dan Pentingnya Paradigma Hukum Progresif
Perguruan Tinggi Asing, Antara Kualitas Dan Pangsa Pasar?
Gadis Jogger

Gadis Jogger

MINGGU, 28 JULI 2019

Babi Gemuk

Babi Gemuk

SABTU, 27 JULI 2019

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

SABTU, 09 NOVEMBER 2019 , 22:30:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA
IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00