Hentikan Kasus Money Politics, Bawaslu KBB Dituding Bermain

Politik  RABU, 29 MEI 2019 , 12:46:00 WIB | LAPORAN: TRI JUNARI

Hentikan Kasus Money Politics, Bawaslu KBB Dituding Bermain

Ilustrasi Bawaslu/Net

RMOLJabar. Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menghentikan semua laporan kasus dugaan pelanggaran pemilu money politics dituding syarat permainan.

Salah seorang calon legislatif (caleg) dari Partai NasDem yang menduga ada 'sesuatu' di balik penghentian laporan tersebut dan akan mengajukan banding dan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Jabar.

"Saya mencurigai ada 'sesuatu' di balik penghentian semua pengaduan laporan money politic oleh Bawaslu KBB. Ada bukti rekaman yang saya pegang, yang bisa membuktikan bahwa ada permainan di balik penghentian semua kasus itu," kata caleg NasDem Dapil I KBB, Asep Ahmad Suhardi di Padalarang, Rabu (29/5).

Awalnya dirinya tidak terlalu tertarik dengan kasus-kasus money politic pileg yang dilaporkan, apalagi hasil akhirnya sudah dapat diterka.

Seperti sebelum-sebelumnya dari mulai pelanggaran di pilkada, kasus pelaporan bupati soal dugaan kampanye, hingga sekarang laporan money politics, tidak pernah ada kasus yang diusut tuntas oleh Bawaslu KBB dan ada tersangkanya. Kebanyakan tak diusut tuntas dengan dalih tidak memenuhi unsur atau tak cukup bukti.

Dia telah menyiapkan pengacara untuk mengambil langkah banding ke Sentra Gakumdu dan Bawaslu Jawa Barat terhadap putusan Bawaslu KBB itu. Khususnya terkait penghentian penyidikan kasus dugaan money politics di Dapil I yang meliputi Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Saguling.

Langkah ini semata-mata untuk menegakkan demokrasi yang berkeadilan dan pelajaran bagi Bawaslu KBB bahwa jangan bermain-main dengan kasus.

"Kenapa saya ngotot mengadukan kasus ini, karena kalau pun menang belum tentu bisa jadi dewan. Karena saya tidak mau demokrasi dinodai oleh tindakan inkonstitusional. Ibarat pesawat yang memiliki black box, maka saya akan bongkar 'black box' dari misteri kenapa semua laporan money politic ke Bawaslu KBB distop padahal sudah memenuhi unsur," ujar dia.

Dia menunjukkan salah satu bukti keputusan Bawaslu KBB dengan pelapor Budiawan dan terlapor Didin Rachmat serta Emuh. Status laporan nomor 005/LP/PL/KAB/13.11/IV itu dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pasal 523 (2) UU No 7 Tahun 2017 Pemilu.

Padahal dari telaah praktisi hukum, semua mengatakan kasus tersebut layak untuk dituntaskan, tapi anehnya justru dihentikan. Bawaslu pun terkesan mengulur-ngulur waktu penindakan agar kasus yang dilaporkan kedaluwarsa.

"Bawaslu menghentikan kasus itu karena alasan kurang saksi serta pelapor mencabut laporan. Padahal pelapor (Budiawan) tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi ataupun mencabut laporannya, sementara kasus sudah teregister," ungkap dia yang mengaku siap buka-bukaan di Bawaslu Jabar.

Sentra Gakumdu KBB sebelumnya telah memeriksa 26 saksi atas tiga perkara dugaan money politic yang dilaporkan. Komisioner Bawaslu KBB Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Ai Wildani Sri Aidah mengatakan, klarifikasi oleh Sentra Gakumdu dimaksudkan untuk meminta keterangan dari saksi pelapor maupun terlapor.

Sejuh ini perkara pemilu yang dilaporkan dan sudah diregister di Bawaslu KBB ada 6 kasus dan 1 dugaan tindak pidana pemilu (TPP). [gan]

Komentar Pembaca
Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

SENIN, 15 JULI 2019 , 14:53:43

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

JUM'AT, 12 JULI 2019 , 14:15:15

Jokowi Jangan Beli Kucing Dalam Karung

Jokowi Jangan Beli Kucing Dalam Karung

KAMIS, 11 JULI 2019 , 17:38:25

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00