Manuver Demokrat, Cari Posisi Atau Bunuh Diri Politik?

Politik  SELASA, 11 JUNI 2019 , 10:37:00 WIB | LAPORAN: RIDWAN ABDUL MALIK

Manuver Demokrat, Cari Posisi Atau Bunuh Diri Politik?

Adiyana Slamet/dok

RMOLJabar. Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP) Jawa Barat, Adiyana Slamet menilai usul pembubaran koalisi dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik merupakan bunuh diri politik dari partai berlambang bintang bersinar tiga tersebut.

Adiyana mengatakan, manuver politik partai denokrat adalah bagian dari bahwa partai demokrat hanya melihat nilai pragmatis dari politik itu sendiri. Pasalnya, Menurut Adiyana, ketika berbicara pembangunan partai modern itu harus meyakinkan hati publik dengan perilaku politik.

"Saya pikir ini bagian dari kebingungan, dan bunuh diri politik untuk partai demokrat saat ini," ucapnya saat ditemui RMOLJabar, Jalan Dipatikukur, Kota Bandung, Selasa, (11/6).

Selain bunuh diri politik, Adiyana juga memaparkan, manuver partai demokrat tersebut merupakan buah dari sikap plin-plan partai demokrat dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Hal tersebut terbukti dari gagalnya komunikasi politik, yang dibangun di internal partai demokrat. Pasalnya, Adiyana menjelaskan, partai demokrat membebaskan kadernya untuk mendukung siapapun pada Pilpres 2019, yang seolah-olah menegaskan sikap menduanya dalam kontestasi politik tersebut. Sehingga koalisi yang dibangun partai demokrat merupakan koalisi setengah hati.

"Sebenarnya ini rentetan panjang sikap partai demokrat dalam pilpres kemarin, koalisi yang dibangun demokrat di 02 itu kan koalisi setengah hati. Karena memang koalisinya setengah hati dan tidak berharap lebih, maka membebaskan kadernya untuk mendukung siapapun," papar Adiyana.

Selanjutnya, Adiyana menambahkan, manuver politik yang dilakukan partai demokrat merupakan upaya partai demokrat dalam mencari celah untuk diterima oleh partai politik koalisi 01 (Jokowi-Maruf) yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga partai demokrat mendapatkan sebuah posisi atau peran politik dalam pemerintahan selanjutnya.

"Misalnya pada konteks pasca adanya penetapan kpu, walaupun di mk masih disidangkan nanti, partai demokrat mencari celah untuk mau bagaimana posisi partai demokrat dengan isu itu bisa diterima sepenuh hati oleh pak jokowi dan partai pengusung serta pendukung 01," tuturnya.

Namun, jika benar manuver politik partai demokrat adalah untuk mencari posisi dalam pemerintahan selanjutnya, Menurut Adiyana, sikap elit politik partai demokrat seolah-olah tidak memiliki fatsun politik atau etika dalam berpolitik. Sehingga, seolah-olah mendelegitimasi proses panjang yang telah dilalui parpol koalisi dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

"Cuma memang ini manuvernya terlalu ekstrem yah, seolah-olah tidak melihat pada konteks proses yang dibangun dalam ruang kontestasi kemarin," pungkas Adiyana.

Perlu diketahui sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta agar calon presiden Prabowo Subianto segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung pencalonannya dalam Pilpres 2019 lalu. Permintaan tersebut disampaikannya lewat akun media sosial Twitter-nya, @Rachlannasidik pada Minggu (9/6).

Selain itu, Rachlan juga meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya dalam Pilpres 2019.

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ujar Rachland seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6).[son]



Komentar Pembaca
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00