Sjamsul Nursalim Saja Tak Cukup, Semua "Garong" BLBI Harus Diproses Hukum!

Hukum  SELASA, 11 JUNI 2019 , 10:59:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Sjamsul Nursalim Saja Tak Cukup, Semua

Sjamsul Nursalim/net

RMOLJabar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh tebang pilih dalam menindak "Garong" uang negara dalam kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI).

Diungkapkan President Director Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni bila langkah KPK sudah bagus dengan menetapkan mantan pemilik PT Bank Dagang Nasional Indonesia Sjamsul Nursalim (SN) bersama istrinya,  Itjih Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus. Dia berharap para "penikmat" uang korupsi BLBI yang lain juga segera digarap.

"Penanganan kasus ini harus jadi pintu masuk untuk membuka kembali para pengguna BLBI, baik bank-nya ditutup atau direkap atau di-take over pemerintah," katanya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/6).

Termasuk, lanjut Deni, pengguna BLBI yang menyelesaikan dengan skema Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA), MRNI atau APU.

KPK mestinya tidak hanya berhenti pada SN dan istrinya. Semua pengguna BLBI harus diselidiki ulang secara transparan.

"Seperti Antony Salim, Eka Cipta, Usman Wijaya dan lain-lain. Jangan sampai terkesan KPK beraninya hanya dengan SN dan istrinya," ujarnya.

Deni menekankan, penangkapan ini jangan sampai terkesan ada pesanan khusus dari pihak lain.

Sebab, merujuk audit BPK menunjukkan 90 persen dana BLBI disalahgunakan oleh semua bank penikmat BLBI saat itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, kasus ini bermula saat BPPN dan Sjamsul menandatangani penyelesaian pengambilalihan pengelolaan BDNI melalui MSAA pada 21 September 1998.

Dalam MSAA tersebut disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai ataupun berupa penyerahan aset.

Secara total, kewajiban Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI adalah Rp 47,258 triliun. Kewajiban tersebut dikurangi dengan aset sejumlah Rp 18,85 triliun, termasuk di antaranya pinjaman kepada petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Aset senilai Rp 4,8 triliun ini dipresentasikan SJN seolah-olah sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah.

"Namun, setelah dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi," kata Syarif.

KPK menjerat SN dan istrinya dengan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 10.[son]

Komentar Pembaca
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00