JAWA BARAT

DPRD: Ngutang Untuk Atasi Masalah Citarum Boleh, Tapi Kemana Uang Pajak Air Dari PLTA?

DPRD Jabar  KAMIS, 13 JUNI 2019 , 11:45:00 WIB | LAPORAN: DINNI KAMILANI

DPRD: Ngutang Untuk Atasi Masalah Citarum Boleh, Tapi Kemana Uang Pajak Air Dari  PLTA?

Ilustrasi/net

RMOLJabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapatkan kucuran dana pinjaman dari bank dunia sebesar 1,4 triliun. Dana tersebut khusus diperuntukan  untuk mengatasi permasalahan sampah di Sungai Citarum.

Terkait hal itu DPRD Jawa Barat mengingatkan agar pemprov Jabar berhati-hati menggunakan anggaran tersebut dan harus tepat sasaran.

"Haruslah hati-hati dan harus tepat, 1,4 triliun itu bisa ke laut seperti air yang ada di Citarum tanpa manfaat dan sayang dan yang ada kita cuma bikin utang, utang siapa yang bayar? Seluruh anak bangsa ini? Masa setiap tahun mau bikin hutang yang dibebankan anak cucu kita," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady, kepada kantor berita RMOLJabar, Senin (13/6)

Kendati demikian dirinya tidak mengatakan hal tersebut salah, hanya saja menurutnya untuk revitalisasi Citarum pemerintah masih memiliki opsi lain selain harus berhutang.

"Bagi saya ini plus minus. Plusnya karena kita tidak mampu namun minusnya apa iya meski 1,4 triliun dan soal sasaran pengerjaan dan sebagainya kita lihat diperuntukan untuk apa, karena itu pembicaraan di pusat, bahwa diperuntukan untuk Citarum tapi Citarumnya untuk apanya," ujarnya.

"Sesungguhnya pembangunan Citarum gak harus ngutang, itu adalah mestinya sebagian dana hasil Citarum," sambung Daddy.

Ia mempertanyakan hasil pajaka air permukaan dari sungai Citarum, pasalnya Sungai terpanjang di Jawa Baat itu  menghasilkan uang pajak untuk tiga waduk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Daddy berharap dari PLTA tersebut pemerintah provinsi bisa memanfaatkan dana yang diperoleh

"PLTA kita punya Cirata, Saguling dan Jatiluhur. Masa dari situ gak ada uang," tandasnya.

Diketahui, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah menetapkan harga dasar air permukaan di angka Rp 200-300 per Kwh dan mulai berlaku sejak 19 Januari 2019.

Sebelumnya, Perum Jasa Tirta (PJT) 2, pengelola PLTA Jatiluhur, tengah melakukan studi peningkatan kapasitas listrik. Saat ini, kapasitas listrik untuk Jatiluhur saja sebesar 187 MW akan ditambah 600 MW menjadi 787 MW.

Jika 1 Megawatt Hour listrik sama dengan 1.000 Kilowatt Hour, artinya tiap jam air sungai Citarum menghasilkan uang pajak puluhan juta Rupiah. Per hari, potensi uang pajak yang bisa ditarik dari PLTA Jatiluruh saja lebih dari 1 Miliar. Belum jika hitungan tahun.[son]


Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 14:31:46

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad