Pemuda Pancasila Incar Debt Collector Ilegal

Politik  JUM'AT, 14 JUNI 2019 , 17:04:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Pemuda Pancasila Incar Debt Collector Ilegal
RMOL. Maraknya penarikan paksa unit kendaraan konsumen di jalanan Purwakarta yang dilakukan oleh pihak eksternal lising jadi sorotan Manjelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) setempat.

"Debt collector yang juga dikenal dengan sebutan mata elang, akhir-akhir ini tingkahnya makin meresahkan. Pihak berwajib harus segera turun tangan menertibkan. Jangan sampai PP mengambil langkah-langkah yang tidak diinginkan," kata Ketua MPC PP Kabupaten Purwakarta, Nina Heltina kepada awak media, Jumat (14/6).

Menurutnya, ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh oleh pihak lising jika sampai melakukan penarikan kendaraan bermotor dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.

"Salah satu yang wajib dipenuhi adanya perjanjian jaminan fidusia, yakni perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat dilakukan perjanjian fidusia," kata Teh Nina, begitua ia karib disapa.

Hal yang sama juga dikemukakan Komandan Komando Inti (Dankoti) Mahatidana MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta, Tedy Ferdian Kusuma Wijaya, dalam prakteknya banyak perusahaan lising menggunakan jasa debt collector Ilegal.

"Mereka hanya berbekal data nasabah yang menunggak seperti alamat, plat nomor kendaraan, tapi tanpa surat-surat resmi dari perusahaan lising tersebut atau semacam surat substitusi," kata Tedy.

Ditenggarai, ada oknum dalam perusahaan yang menjual data tersebut ke oknum debt collector Ilegal. Modusnya adalah memanfaatkan data itu untuk memeras nasabah, menakuti para nasabah dengan dalih bahwa kendaraan yang digunakan nasabah harus dibawa ke kantor perusahaan lising karena menunggak pembayaran.

"Namun dibelakang itu mereka meminta sejumlah uang damai diluar sepengetahuan perusahaan lising bersangkutan," katanya.

Untuk menghindari hal tersebut, sambung Tedy, harusnya ada sosialiasi lebih lanjut kepada kedua belah pihak (nasabah dan perusahaan lising) agar tidak ada sejumlah oknum yang memanfaatkan warga yang awam.

Atas kejadian tersebut, Pemuda Pancasila melakukan deklarasi penolakan eksternal dan debt collector ilegal yang makin meresahkan warga.

"Hari ini, Jumat tanggal 14 Juni 2019, bertempat di MPC PP Kabupaten Purwakarta di Jalan Pramuka, Bunder, Jatiluhur, kami menyatakan sikap, sebagai berikut;
1. Menolak keras Debt Colektor ilegal yg mereshkan Masyarakat.
2. Mengutuk seluruh aksi premanisme dan kekerasaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh debt collector ilegal.
3. Siap mengadvokasi masyaakat yg merasa dirugikan oleh pihak debt collector.
4. Memberikan peringatan keras terhadap pihak manapun yang bertindak sewenang-wenang terhadap kegiaan yang merugikan konsumen pada pembiayaan kendaraan bermotor," demikian Tedy. [jar]

Komentar Pembaca
Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

SENIN, 15 JULI 2019 , 14:53:43

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

JUM'AT, 12 JULI 2019 , 14:15:15

Jokowi Jangan Beli Kucing Dalam Karung

Jokowi Jangan Beli Kucing Dalam Karung

KAMIS, 11 JULI 2019 , 17:38:25

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00