KABUPATEN PURWAKARTA

Sistem Zonasi Dan Upaya Pemerataan Pendidikan

Pendidikan  SABTU, 15 JUNI 2019 , 12:14:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Sistem Zonasi Dan Upaya Pemerataan Pendidikan

Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta/RMOLJabar

RMOLJabar. Pemerataan pendidikan merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder pendidikan dan masyarakat. Pun demikian di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Bagi stakeholder pendidikan, yang di dalamnya ada pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan mensosialisasikan kebijakannya kepada masyarakat.

"Dalam hal pemerataan pendidikan, saat ini sudah ada langkah pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang lebih besar," ujar Ketua Dewan Pendidikan (Wandik) Purwakarta, Agus Marzuki, Sabtu (15/6).

Dalam agenda rapat bersama  Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Purwakarta, Asep Mulyana beserta jajaran pengurus Wandik di SMAN 1 Cibatu, dimana sebelumnya rapat bersama Dinas Pendidikan Purwakarta. Dewan Pendidikan juga mendukung kebijakan zonasi dalam upaya pemerataan pendidikan.

"Kami sangat mendukung kebijakan zonasi ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan dengan cara pemerataan kualitas mutu pendidikan di setiap sekolah di seluruh daerah. Sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit, semua sama," ujarnya.

Agus Marzuki berharap upaya pemerintah ini didukung oleh masyarakat dan seluruh stakeholder.

"Wandik berharap masyarakat dan seluruh stakeholder mendukung kebijakan ini. Dan kebijakan ini juga harus dilanjutkan dengan upaya pemerataan guru di setiap sekolah, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikannya serta sarana prasarana pendidikannya yang layak dan memadai," ucapnya.

Sementara itu, Ketua MKKS SMA Kabupaten Purwakarta mengapresiasi langkah pro aktif Wandik tersebut.

"Kami berterimakasih atas langkah Wandik yang pro aktif dalam menyikapi dunia pendidikan di Purwakarta, khususnya terkait PPDB dan kebijakan pemerataan pendidikan. Ini tanggungjawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat juga swasta sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Kami telah diskusikan berbagai permasalahan pendidikan bersama Wandik, termasuk soal daya tampung dan lain sebagainya. Kami dukung sepenuhnya peranan Wandik dalam mendukung kemajuan pendidikan," demikian Asep Mulyana. [yud]


Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 14:31:46

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad