Lantik Kepala BPKP, Ridwan Kamil Harap Sinergi Terjaga

Pemerintahan  RABU, 19 JUNI 2019 , 22:53:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Lantik Kepala BPKP, Ridwan Kamil Harap Sinergi Terjaga

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Lantik BPKP/RMOLJabar

RMOLJabar. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil resmi melantik Mulyana sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Ridwan Kamil melantik Kepala BPKP yang baru dalam kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di Jawa Barat. Pelantikan berdasarkan SK Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana.

"Saya melantik mewakili Pemerintah Pusat di daerah," ucap Emil, sapaan akrabnya, Rabu (19/6).

Emil menilai, BPKP memegang peranan penting dalam menjaga pembangunan di Jawa Barat tetap on the track sesuai aturan. Terlebih dengan gaya kepemimpinan Emil, banyak inovasi dan kolaborasi.

"Hakikat kemajuan itu, Jawa Barat Juara dengan konsep ngabret ini nanti tercermin dengan inovasi pembiayaan dan kerja sama. Di situ suka ada ruang abu- abu. Maka kita butuh opini- opini pengamanan dari BPKP bisanya menjadi kunci," jelasnya.

Dikatakan Emil, Pemprov Jabar tidak memiliki dana tak terbatas untuk membangun. Oleh karena itu, metode pembiayaan berbagai program pembangunan harus dielaborasi.

"Data statistik menunjukkan, APBD/APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hanya 9 persen saja. Sehingga pemerintah butuh sumber dana lain," katanya.

Menurutnya, inovasi pembiayaan yang akan dimaksimalkan di era kepemimpinan Jabar Juara adalah metode jalur non- APBD. Seperti di antaranya Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pengembangan obligasi daerah, CSR, dana ummat, pembiayaan pembangunan oleh bank daerah, dan lain- sebagainya.

Sehingga, lanjut Emil, BPKP menjadi kunci serta sumber hukum dan fakta dalam mengawasi setiap tahap pembangunan.

"Kehadiran BPKP di Jabar dapat membantu mengakselerasi berbagai program," ujarnya.

Dirinya mencontohkan sejumlah proyek pemerintah yang dianggap sukses menerapkan pola pembiayaan alternatif. Beberapa di antaranya yakni proyek Sampah Regional Nambo bagi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Provinsi Banten.

"Kami butuh opini, masukan, juga terkait pembiayaan melalui hal-hal lain yang bisa dilakukan," ungkapnya.

Selain itu, Emil juga mengajak BPKP tetap bersinergi dengan Pemprov Jabar agar tradisi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemerika Keuangan (BPK) dapat berlanjut untuk kesembilan kalinya secara beruntun.   

"Selamat Pak Mulyana beliau orang Kuningan orang Jawa Barat asli. Mudah- mudahan dengan pimpinan yang baru, Jawa Barat jadi provinsi percontohan yang larinya cepat. Cepatnya dengan tepat dan akuntabel, dengan kajian baik yang datangnya dari BPKP. Kalau berhasil Provinsi Jawa Barat jadi percontohan untuk Indonesia maju yang luar biasa," tandasnya.

Untuk diketahui, Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat yang baru, Mulyana, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat  di Jakarta. [yud]


Komentar Pembaca
Tidak Ada Tindakan Tegas, Perekonomian Bisa di Bawah 5 Persen
Pencuri di Semarang Hanya Butuh 10 Detik Gasak Motor
PKS Konsisten Oposisi

PKS Konsisten Oposisi

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 14:43:03

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad
Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA