Qou Vadis Sistem Zonasi PPDB

Oleh: Eko Surya Effendi

Opini  SABTU, 22 JUNI 2019 , 11:55:00 WIB

Qou Vadis Sistem Zonasi PPDB

Eko Suryo Effendi/Repro

IDE munculnya sistem zonasi ini adalah Pemerataan Pendidikan. Yang saya ketahui Pemerataan pendidikan meliputi dua aspek penting yakni equality dan equity. Equality yaitu persamaan memiliki makna persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Akses pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara akses pendidikan telah adil jika antar-kelompok  bisa menikmati pendidikan secara sama.

Secara konsepsional konsep pemerataan itu yakni pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Saya memahaminya bahwa Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

Jika dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun seperti negara kita dimana kendala pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efektivitas.

Penerapan Sistem Zonasi dalam PPDB sekarang ini, terkesan hanya untuk  menghilangkan stigmatisasi sekolah Favorit dan Non Favorit (kesamaan dalam status sekolah), akan tetapi apakah sudah ada pemerataan dari segi sarana prasarana dan mutu guru? mungkin di kota-kota besar hal ini tidak jadi masalah, dari sisi fasilitas sekolah sudah cukup memadai, akan tetapi bagaimana dengan kondisi di kabupaten atau daerah terpencil yang kita ketahui sarana prasarana serta kuantitas dan kualitas guru masih kurang.

Selain itu, apakah kuota daya tampung siswa dalam sekolah sudah dipertimbangkan dalam setiap zona, jangan sampai jumlah lulusan sekolah di suatu zona tidak sebanding dengan daya tampung siswa di sekolah jenjang berikutnya, sehingga menyebabkan siswa yg tidak diterima akan putus sekolah. Jika alasannya banyak sekolah swasta yang masih bisa menerima. Iya, bagi yang orang tua dari kalangan berkantong tebal, bisa memasukkan anaknya di sekolah swasta yang notabenenya berbiaya lumayan mahal.

Bagaimana dengan orang tua siswa yang tidak mampu, yang hanya bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri dengan harapan banyak bantuan dari  pemerintah. Saya kira hal ini akan menyurutkan langkah siswa untuk mengenyam pendidikan ke jenjang berikutnya dan akan mempertinggi angka putus sekolah di suatu daerah. [***]

Penulis adalah Ketua PC HPN Purwakarta


Komentar Pembaca
Jalan Muter-Muter

Jalan Muter-Muter

SABTU, 03 AGUSTUS 2019

Mereka Yang Tak Layak Kembali Masuk Kabinet
Kasus Baiq Nuril dan Pentingnya Paradigma Hukum Progresif
Perguruan Tinggi Asing, Antara Kualitas Dan Pangsa Pasar?
Gadis Jogger

Gadis Jogger

MINGGU, 28 JULI 2019

Babi Gemuk

Babi Gemuk

SABTU, 27 JULI 2019

Pencuri di Semarang Hanya Butuh 10 Detik Gasak Motor
PKS Konsisten Oposisi

PKS Konsisten Oposisi

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 14:43:03

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad