Refly Harun Sebut MK Tak Berguna Jika Pemikiran Saksi Ahli 01 Jadi Pedoman

Politik  MINGGU, 23 JUNI 2019 , 18:39:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Refly Harun Sebut MK Tak Berguna Jika Pemikiran Saksi Ahli 01 Jadi Pedoman

Refly Harun/net

RMOLJabar. Bertindak sebagai saksi ahli yang didatangkan pihak terkait, Paslon Jokowi-Maruf, Prof Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy banyak menguliti permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini Paslon Prabowo-Sandi. Karenanya pandangan Prof Eddy mendapat sorotan publik.

Diruang sidang, Prof Eddy mengatakan bila kubu Prabowo-Sandi salah alamat mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Ia menilai, harusnya Paslon No 02 itu mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kuasa hukum pemohon tidak hendak menyoal tentang hasil perhitungan suara yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi justru mempersoalkan hal lain di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi," kata Eddy.

Menurut Prof Eddy, Tim Hukum Prabowo-Sandi hanya menyoal pelanggaran-pelanggaran Pemilu berdasarkan pada UU No 7/2017. Ia pun menyebut sejumlah persoalan yang diangkat seperti penyalahgunaan APBN, ketidaknetralan aparat, penyalahgunaan BUMN dan lainnya.

Persoalan itu, lanjutnya, merupakan ranah Bawaslu untuk memilah apakah termasuk dalam pelanggaran administrasi, sengketa administrasi, ataukah pidana Pemilu.

"Kuasa hukum pemohon secara kasat mata mencampuradukkan antara sengketa Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilu. Dengan catatan, itupun kalau sengketa Pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan," tutupnya.

Menanggapi paparan Prof Eddy, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun justru menilai bila pandangan ahli kubu 01 itu justru akan membuat Mahkamah Konstitusi tidak berguna di masa depan.

"Kalau pemikiran Prof Eddy yang dipakai MK, tidak ada gunanya lagi MK ke depan," tulis Refly di laman media sosial pribadinya, Minggu (23/6).

Refly menilai, tidak perlu ada lagi mahkamah jika tugasnya hanya mengadili kesalahan perhitungan atau hitung-hitungan seperti yang disampaikan dalam pandangan Prof Eddy. Soal perhitungan, sebut Refly, sudah cukup melalui partisipasi masyarakat atau program Kawal Pemilu milik KPU.

"MK harus menjadi the last resort bagi the constitutionality of election karena itulah hakikat MK sebagai the guardiant of the constitution," tegas Refly seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.

Hanya saja, Refly mengamini adanya proses sebelum ke MK yang harus dilalui seperti melalui KPU, Bawaslu maupun pengadilan non-MK. "Jadi tidak boleh ujug-ujug ke MK dengan bypass semua proses di bawah," terangnya.

Bahkan menurut Refly, MK sejak awal persidangan PHPU hingga berakhirnya sidang di hari Jumat lalu belum jelas dalam memposisikan diri. "Apakah sebagai mahkamah kalkulator atau mahkamah konstitusi," pungkasnya.

Sidang PHPU di MK telah berakhir Jumat lalu. Saat ini, 9 Hakim MK sedang dalam proses pembahasan dan hasilnya akan diumumkan paling lambat pada 28 Juni mendatang.[son]



Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 14:31:46

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad