Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pelimpahan BPNT Ke Bulog

Politik  SENIN, 08 JULI 2019 , 02:44:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pelimpahan BPNT Ke Bulog

Penyerahan BPNT/RMOLJabar

RMOLJabar. Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) semenjak 2018 merupakan program penyaluran bantuan sosial kepada keluarga miskin.

Jika dibandingkan dengan Program Raskin atau Rastra yang disuplay oleh Perum Bulog, BPNT secara kualitas lebih baik dan memuaskan masyarakat.

Hal itu dikemukakan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cirebon, Moh. Abdul Rosyid Ridlo kepada Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (7/7) malam.

Di program ini, menurutnya, KPM atau Keluarga Penerima Manfaat BPNT mendapatkan bantuan berupa saldo pada kartu BPNT yang terintegrasi dengan rekening bank yang ditunjuk pemerintah sejumlah nominal Rp 110.000/bulan.

"Bantuan tersebut sesuai dengan Pedoman Umum BPNT yang diterbitkan Kemensos, dapat dibelanjakan sejumlah beras kelas medium dan telur ayam sesuai kebutuhan," papar Moh. Abdul Rosyid Ridlo.

Berdasarkan keterangan yang didapat, lanjut Rosyid sapaan akrabnya, di Kabupaten Cirebon sendiri, dalam perjalanan teknisnya Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menggandeng beberapa E-Warung atau pun BUMDES yang memiliki E-Warung sebagai penyalur BPNT.

"Sejauh ini layanan E-Warung sudah cukup memuaskan KPM karena kualitas beras medium yang diterima jauh lebih baik dari beras Raskin atau Rastra," tukasnya.

Sementara itu, salah satu Ketua Forum BUMDES dan E-Warung di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Ahmad Gunawan, menyayangkan akhir-akhir ini muncul wacana peralihan fungsi dari E-Warung ke Bulog.

Jika begitu, nanti beras BPNT atau Bansos Kementerian Sosial akan kembali disuplay oleh Perum Bulog. Hal ini membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir akan menurunnya kualitas bantuan sosial bagi warga miskin.

Ahmad Gunawan melihat masyarakat secara luas menyikapi hal tersebut sebagai sebuah kemunduran pelaksanaan program bantuan sosial. Rastra atau Raskin yang pernah berjalan sebelumnya disuplay oleh Perum Bulog kualitasnya jauh dari layak makan.

"Beras yang diterima masyarakat miskin mestinya mempertimbangkan aspek layak konsumsi dan sehat. Bukan beras yang kotor, berjamur, ber-kutu dan bau busuk/apek," kata Ahmad Gunawan.

Ditambahkannya, masyarakat mendesak pemerintah mengkaji ulang wacana perubahan teknis penyaluran Bansos BPNT yang akan diambil alih oleh Perum Bulog seperti saat program Raskin dan Rastra. Walaupun KPM berhak menikmati bantuan sosial yang layak dan manusiawi. [gan]

Komentar Pembaca
Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA
IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00