Batal Keluarkan Rekom Hari Ini, DPP Golkar Kaji Usulan Wabup Bekasi

Politik  RABU, 17 JULI 2019 , 20:59:00 WIB | LAPORAN: SEPRIYANTO

Batal Keluarkan Rekom Hari Ini, DPP Golkar Kaji Usulan Wabup Bekasi

Ilustrasi Wabup Bekasi/Net

RMOLJabar. DPP Partai Golkar batal menyerahkan surat rekomendasi calon Wakil Bupati Bekasi kepada Bupati Bekasi. Pembatalan tersebut terjadi lantaran adanya kajian yang bakal dibuat oleh DPP terkait nama-nama yang diajukan.

Hal ini dikemukakan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Muhtada Sobirin, Rabu  (17/7).

Pembatalan tersebut, kata dia, lantaran DPP Partai Golkar diyakini akan menempuh mekanisme yang berlaku sebelum merekomendasikan nama yang bakal mendampingi Eka Supria Atmaja sebagai Wakil Bupati Bekasi.

"Pusat akan mengkaji nama-nama yang diusulkan, DPP ini lembaga yang taat aturan. Juga sesuai peraturan yang berlaku, nanti dilihat di situ ada juklak, ada PO, ada AD/ART, benar ga nama tersebut diusulkan. Artinya ketika dia kader Golkar, sudah memenuhi unsur kader Golkarnya ga," beber Muhtada.

Ia menilai, DPP Golkar pun mengetahui tentang banyaknya kader internal yang berminat untuk menjadi wakil bupati. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan nama yang bakal direkomendasikan.

"DPP tahu Kader internal banyak yang berminat. Tapi yang menjadi Wabup nanti menurut mekanisme yang berlaku harus memenuhi unsur PPLDT, di situ ada pendidikan, pengabdian, loyalitas dedikasi, tak tercela, di situ banyak penilaiannya," ungkapnya.

"Nanti DPP akan melihat itu, kalau yang diusulkan Jawa Barat tidak memenuhi itu, sangat memungkinkan DPP akan merekomendasikan nama lain dari 18 nama yang mendaftar. Karena kewenangannya ada di rekomendasi pusat," tambahnya.

Di sisi lain, ia menilai untuk mengusulkan nama yang menjadi wakil bupati tidak akan semudah yang dibayangkan. Pasalnya, rekomendasi nama yang akan dikeluarkan DPP Partai Golkar, juga harus sama dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Nasdem, Partai Hanura dan PAN sebagai partai pengusung.

"Karena memang kalau rujukannya ada musyawarah partai pengusung, berarti harus mendapatkan rekomendasi DPP masing-masing, DPP Golkar juga ga bakal mengeluarkan surat rekomendasi sebelum partai pengusung juga punya rekomendasi dari DPP-nya," jelasnya.

Pria yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini, juga membenarkan adanya penyerahan surat usulan yang diberikan DPD Partai Golkar Jawa Barat ke DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu. Namun usulan tersebut juga tak langsung dapat direspon oleh DPP.

"Kemarin benar ada penyerahan surat dari Jabar ke DPP, yang menyerahkan surat itu pak Akhmad Marjuki dan didampingi MQ Iswara dari Jabar. Yang isinya ada nama Akhmad Marjuki dan Tuti Yasin yang bakal menjadi Wabup. Tapi kan DPP juga gak langsung mengiyakan apa yang dimau Jabar. DPP saya yakin juga bakal memanggil 18 calon yang mendaftar juga. Yang jelas DPP bukan tukang stempel," pungkasnya.

Sementara itu, Kantor Berita RMOLJabar mencoba mengkonfirmasi Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara terkait penyerahan surat usulan dari Jawa Barat ke DPP Partai Golkar. Namun, saat dihubungi, pihaknya enggan untuk merespon. [gan]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00