Banyak Kepala Daerah Dan Caleg Terlibat Kasus Persidangan Perkara Pemilu

Politik  KAMIS, 18 JULI 2019 , 15:54:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Banyak Kepala Daerah Dan Caleg Terlibat Kasus Persidangan Perkara Pemilu

Faird Wajdi/RMOLJabar

RMOLJabar. Komisi Yudisial (KY) melakukan 24 pemantauan persidangan Pemilu 2019 di beberapa provinsi, seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera utara, dan lainnya.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan lnformasi KY, Farid Wajdi mengatakan, pemantauan persidangan ini dilakukan karena perkara terkait dengan politik uang menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

"Seperti kampanye di tempat ibadah, yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai," ucap Farid, di Hotel Aston Braga, Bandung, Kamis (18/7).

"Kebanyakan kasus melibatkan calon legislatif, bahkan beberapa di antaranya adalah kepala daerah dan calon legislatif," sambungnya.

Dikatakan Farid, pemantauan persidangan perkara pemilu merupakan tindak lanjut dari Desk Pemilu KY yang diluncurkan KY pada Maret Ialu sebagai bentuk komitmen KY dalam mendorong terwujudnya Pemilu 2019 yang bersih dan adil.

Mengingat persidangan perkara pemilu berlangsung singkat, maka KY melakukan penanganan pemantauan dilakukan cepat.

"Artinya perkara ini menjadi prioritas KY untuk dipantau. Mulai dari proses pemantauan hingga diputuskan dalam Sidang Panel dan Sidang Pleno oleh Anggota KY," katanya.

Farid menambahkan, KY berinisiatif melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu sebagai Iangkah pencegahan agar hakim tetap bersikap independen dan imparsial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

"Termasuk oknum kepala daerah atau caleg yang sedang berperkara. Hakim tidak boleh diintimidasi sehingga hendaknya diberi keleluasaan dalam mengadili suatu perkara secara fair," tegasnya.

Selain persidangan pemilu, kata Farid, KY juga melakukan pemantauan persidangan perkara-perkara Iain, seperti pidana umum, Tata Usaha Negara, dan agama.

"Pada Semester 1 2019, KY menerima 244 permohonan pemantauan persidangan, yaitu 200 permohonan masyarakat yang berasal dari individu, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat, serta 44 inisiatif KY," tandasnya. [aga]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00