Iklan Rokok Dilarang, Pendapatan Pajak Reklame Bekasi Berkurang 3 Miliar

Politik  JUM'AT, 19 JULI 2019 , 08:33:00 WIB | LAPORAN: SEPRIYANTO

Iklan Rokok Dilarang, Pendapatan Pajak Reklame Bekasi Berkurang 3 Miliar

Papan Reklame Kosong, Tanpa Iklan/net

RMOLJabar. Munculnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Membuat Kabupaten Bekasi mengalami penurunan pendapatan pajak reklame. Hal itu bisa berimbas pada penurunan Asli Daerah (PAD).

"Tahun ini terpaksa kita kehilangan PAD sebesar Rp 3 miliar, padahal sebelumnya pendapatan pajak ini sangat potensial,” ujar Kabid Pengendalian dan Pembukuan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Akam Muharam, Jumat (18/7).

Meski demikian, Akam meyakini PAD Kabupaten Bekasi dari sektor reklame akan tetap sesuai target yakni Rp16,7 miliar. Terhitung hingga akhir Mei 2019 lalu, pajak reklame yang sudah diperoleh pemerintah sudah mencapai Rp 6,1 miliar. Untuk itu, potensi pendapatan dari iklan pajak reklame terus digali pemerintah.

Akam menjelaskan, sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi reklame iklan rokok diizinkan setelah adanya aturan tentang KTR tersebut. Namun, untuk mengganti potensi yang hilang tersebut, pemerintah harus putar otak untuk menggali potensi pajak reklame demi mendongkrak pendapatan ditahun ini.

Saat ini, kata dia, upaya yang akan dilakukan pemerintah dengan merencanakan membuat aplikasi sebagai sistem yang akan mengatur tentang pendapatan dari sektor reklame. Dengan aplikasi tersebut, nantinya petugas pemungut pajak ataupun petugas pendataan akan lebih mudah untuk mengetahui mana yang sudah bayar, dan mana yang sudah habis.

Sejauh ini, Akam menyakini banyak reklame yang tersebar di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi yang tidak berizin. Akibatnya, banyak dugaan kebocoran pendapatan dari sektor reklame tersebut.”Biasanya ada oknum yang bermain ataupun pengusaha reklame yang bandel, karena petugas dilapangan sangat minim,” ungkapnya.

Agar kebocoran itu tidak terjadi, lanjut dia, aplikasi yang direncanakan nanti dapat mendeteksi lebih awal tanpa harus melakukan pendataan dan petugas bisa langsung mengecek kelapangan melihat reklame tersebut.”Aplikasi ini memudahkan kita mengecek fisik dilapangan, dan pendapatan dari reklame dipastikan tidak bocor,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebanyak 1.500 titik reklame di Kabupaten Bekasi diduga tidak memiliki izin, sehingga menjadi lost potensi untuk PAD. Padahal, dari izin tersebut bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang untuk pembangunan Kabupaten Bekasi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti meminta secara tegas agar pemerintah memaksimalkan potensi pendapatan dari pajak reklame tersebut. Sebenarnya, kata dia, pajak reklame jika dikelola dengan baik bakal menguntungkan pemerintah.”Kalau digali potensinya, bakal jadi pemasukan yang besar bagi pemerintah,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta aparatur pemerintah untuk menindak tegas reklame yang tidak berizin dengan menurunkan dan membongkarnya secara paksa. Semua intansi harus melibatkan Satpol PP dalam melakukan pendataan dan penindakan secara tegas kepada perusahaan pemilik reklame.

Untuk itu, lembaganya mendesak agar aparatur pemerintah daerah serius dalam menindak pengusaha nakal untuk meningkatkan pendapatan.”Pemerintah harus bisa membuka diri dan bekerja sama dengan semua lapisan elemen masyarakat untuk menegur, dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang memang tidak memiliki izin reklame,” tukasnya.[son]



Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00