DPRD Kabupaten Bekasi Cabut Dua Raperda

Politik  JUM'AT, 19 JULI 2019 , 21:24:00 WIB | LAPORAN: SEPRIYANTO

DPRD Kabupaten Bekasi Cabut Dua Raperda

Rapat Paripurna DPRD Bekasi/RMOLJabar

RMOLJabar. DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna untuk mencabut dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah dibahas, Jumat (19/7) malam.

Dua Raperda yang dicabut yakni hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 28 DPRD Kabupaten Bekasi, tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan Panitia Khusus (Pansus) 37 DPRD Kabupaten Bekasi tentang penyelenggaraan kerjasama daerah.

Ketua Pansus 28 DPRD Kabupaten Bekasi, Sarim menurutkan pencabutan Raperda tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan, dikarenakan adanya ketidaksingkronan data.

"Raperda ditunda karena setelah pansus kita melakukan pembahasan, ada ketidak akuratan data luas pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di masing masing kecamatan se Kabupaten Bekasi, seperti luas tanah by name by address," bebernya.

Ketua Pansus 37 DPRD Kabupaten Bekasi tentang penyelenggaraan kerjasama daerah, Jalika mengungkapkan, pencabutan Raperda tersebut dilatar belakangi adanya Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018.

"Muncul PP nomor 28 Tahun 2018 yang mencabut PP nomor 50 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut tidak mendelegasikan untuk membuat kerjasama daerah," jelasnya.

Belum lagi, kata dia, perda tersebut belum memiliki urgensi untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.

"Ini belum mengakomidir permasalahan yang terjadi persoalan kerjasama oleh pemerintah daerah, setelah dilakukan harmonisasi pasal per pasal. Belum terlihat urgensi Raperda ini, ditambah belum adanya turunan peraturan menteri dalam negeri," pungkasnya.

Sementara itu Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menuturkan pencabutan Raperda tersebut bukan tanpa alasan, hal ini dilatarbelakangi hasil pembahasan dari instansi terkait.

"Kalau persoalan lahan pertanian berkelanjutan, karena adanya singkronisasi antar lahan yang ada. kita tetap berkomitmen untuk penyelamatan lahan yang ada di kabupaten Bekasi ini hanya masalahnya belom singkron peruntukan lahan antar instansi yang satu dengan yang lainnya," tambahnya.

"Sementara terkait dengan Perda kerjasama antar daerah kita menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ternyata untuk sekarang belum terlalu penting, kemudian juga peraturan pemerintahnya juga tidak ada," tandasnya. [aga]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00