APBD-P Cirebon Defisit, Pemerintah Malah Ragu Kejar Target PAD

Politik  SELASA, 23 JULI 2019 , 03:34:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

APBD-P Cirebon Defisit, Pemerintah Malah Ragu Kejar Target PAD

Edi Suripno/RMOLJabar

RMOLJabar. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2019 mulai dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon bersama TAPD dan SKPD.

Pembahasan KUA-PPAS ini menindaklanjuti keadaan APBD Perubahan 2019 yang mengalami defisit. Sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOLJabar sebelumnya pada Sabtu (20/7) kemarin, bahwa defisit anggaran mencapai Rp13,8 miliar.

Pada rapat Banggar, dibeberkan sejumlah data dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Ketua Banggar DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengemukakan, berdasarkan draft yang masuk, ada beberapa point yang menjadi perbincangan rekan-rekan di Banggar. Ada sejumlah usulan, di antaranya menerapkan SKOR (Skala Prioritas) pada program masing-masing RKA-SKPD.

Program-program yang sekiranya tidak bisa diundur pelaksanaannya, maka, kata Edi, itu tetap direalisasikan di 2019 ini. Bagaimana pun, program tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan juga dilihat dari sisi urgensitas.

"Misalnya, di antaranya di dinas PU, Setda, dan beberapa dinas lainnya," kata Edi Suripno usai Rapat Banggar bersama TAPD di Gedung Griya Sawala Kota Cirebon, Senin (22/7).

Edi Suripno mengakui keberadaan APBD Perubahan 2019 ini mengalami defisit hingga mencapai Rp13,8 miliar. Akibatnya, ada beberapa program di SKPD (Dinas) yang memang harus dilakukan pergeseran waktu pelaksanaan. Sebut saja misalnya, tentang belanja pegawai dan beberapa sektor lainnya yang akhirnya harus ditunda atau dipindahkan ke tahun berikutnya, 2020.

Opsi lainnya, lanjut Edi, selain penundaan program dan efisiensi belanja anggaran, Banggar mengusulkan kepada TAPD untuk meningkatkan PAD. Peningkatan PAD, awalnya diusulkan TAPD hanya mampu di kisaran 5,6 persen. Tapi, Banggar meminta kenaikan itu bisa mencapai 10 persen atau sekitar peningkatan Rp17 miliar.

"Kemudian juga kita meningkatkan pendapatan untuk menutupi itu," kata Edi.

"Peningkatan pendapatan di perubahan, diinginkan sebesar 5+5, jadi 10 persen. (Atau setara) Rp17 miliar itu bisa menutupi 13,8 sekian miliar," lanjutnya.

Dari beberapa opsi yang diusulkan, Edi mengatakan, APBD Perubahan 2019 yang awalnya defisit bisa tertutupi.

"Tapi defisit hari ini dibahas sudah dalam posisi seimbang, tinggal nanti untuk menutupi beberapa sektor lainnya itu dari peningkatan pendapatan," bebernya.

Untuk peningkatan target PAD di tahun anggaran perubahan ini, menurut Edi, jika mencapai 10 persen diyakini bisa menyelesaikan defisit itu.

Edi menambahkan, soal proses tahapan KUA-PPAS ini sudah disepakati bersama Eksekutif agar di tanggal 6 atau 8 Agustus 2019, rampung. Sehingga dapat diselesaikan oleh Anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 ini. Dan bagi periodisasi baru, masa jabatan 2019-2024 nanti tinggal menjalankannya.

Edi berkeyakinan, dengan sisa waktu sekitar 2 mingguan ini atau 14 hari masa kerja, secara normatif memang tidak memungkinkan tapi karena sudah ada pembicaraan dengan pemerintah Provinsi Jabar, khususnya bagian perundangan, hukum dan bagian evaluasi, serta Kota Cirebon sudah mengirimkan perwakilan (Tim) ke Pemprov, akhirnya lebih cepat dari waktu maksimum, yang ditentukan.

"Jadi maksimal itu 14 hari. Jadi bisa saja mungkin hanya 7 hari atau 10 hari sehingga kalau dihitungnya full, itu jatuhnya tanggal 8, tetapi kami sudah kirim Tim dulu Cirebon untuk meminta, karena pelantikan tanggal 12 Agustus, sehingga proses evaluasi itu tanggal 6 atau 8 sudah selesai," paparnya.

Senada dengan Edi, Ketua Fraksi Amanah Nasional, Dani Mardani mengatakan, kondisi APBD Perubahan 2019 ini sudah dalam keadaan balance. Hanya, Dani lebih menyoroti soal anggaran belanja agar disesuaikan dengan program di RPJMD.

"Posisi APBD sudah balance. Memang ada komposisi anggaran belum tersepahami. Berkaitan dengan beberapa nomenklatur anggaran yang perlu kita koreksi. Disesuaikan dengan program-program prioritas yang ada dalam RPJMD," kata Dani.

Program pembangunan infrastruktur, dikatakannya, itu salah satu program yang ada dalam RPJMD. Sehingga, perbaikan-perbaikan jalan dan sarana dan fasilitas umum, khususnya yang ada di wilayah selatan Kota Cirebon ini harus diprioritaskan dan tidak bisa diundur.

"Seperti penyediaan lahan pemakaman, di Kedung Krisik, Surapandan, Karanganyar dan sebagainya," kata Dani.

"Tapi sudah mulai nampak korelasi antara KUA-PPAS dengan RPJMD nih. Tapi ada komposisi yang perlu dikoreksi juga," jelasnya.

Tak hanya itu, hal yang sama diungkapkan Dani mengenai peningkatan PAD. Peningkatan PAD dilakukan berbarengan dengan proses efisiensi belanja anggaran yang sudah ada atau yang ada dalam RKA-SKPD. Maksud efisiensi di sini, kata Dani, bukan berarti dicoret melainkan dialihkan atau dipindahkan ke Tahun Anggaran berikutnya di 2020.

"Terutama dari sektor pajak, target jadi kita 10 persen untuk peningkatan," pintanya.

Namun demikian, Dani melihat bahwa TAPD Kota Cirebon (Eksekutif) masih meragukan untuk bisa mencapai target 10 persen peningkatan itu.

"Tapi kalau ternyata kemampuan hanya di posisi 7,5 atau 8 persen ya kalau argumentasinya rasional ya kenapa tidak," tukasnya.

Di sisi lain, TAPD diwakili oleh Ketua BKD Kota Cirebon, Agus Mulyadi bersama sejumlah SKPD. Agus berharap pembahasan APBD Perubahan 2019 bisa selesai di masa sidang ini. Sehingga, jadwal pembahasan KUA-PPAS bersama Pemprov Jawa Barat yang sedianya akan dibahas pada 29 Juli 2019 mendatang sudah memiliki bahan untuk disepakati.

"Jadi kalau kemarin kita sepakati jadwalnya tanggal 29 (Juli) penyampaian KUA-PPAS, kemudian tanggal 5 (Agustus) pengajuan Raperda perubahan APBD mungkin sekalian dengan yang lainnya. Kita mohon juga beberapa Raperda yang sudah konsentrasi juga bisa disahkan, kalau masalah yang sekarang sih peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, mereka (Banggar) minta naik lagi, (sementara) kita nya sudah optimal," ujar pria yang karib disapa Amul ini.

Dari eksekutif melalui TAPD, menurut Amul, hanya menargetkan peningkatan PAD sebesar 5,6 persen. Dan peningkatan pendapatan itu lebih banyak bersumber dari PAD murni 2019, khususnya sektor pajak.

"(5,6 persen) itu setara Rp10,1 miliar," jelas Amul.

Dikatakan Amul, peluang peningkatan PAD hanya banyak di sektor pajak seperti pajak hotel dan restauran. Sementara dari retribusi parkir, tidak mungkin bisa direalisasikan untuk jangka waktu sekarang. Paling hanya bisa di akhir atau awal tahun. Retribusi parkir sendiri terkendala oleh Perda yang belum disahkan.  

"Memang berharap sih potensi parkir bisa ditingkatkan cuma kan masih berproses. Perda perparkirannya ini kan masih belum ditetapkan. Belum lagi persiapan di perangkat daerahnya. Di Dishub untuk di On Street nya. Yang di kami untuk yang Off Street nya, itu kan perlu sosialisasi, perlu penyiapan infrastruktur. Jadi baru efektif, kami ya paling di akhir tahun atau paling awal tahun 2020. Yang lainnya, ya saya belum bisa bicara banyak karena belum masuk sih," beber Amul.

Amul menjelaskan, soal KUA-PPAS ini masih tersisa beberapa hari lagi. Kini, berkas-berkas KUA-PPAS Perubahan 2019 masih direview provinsi.

"Nanti 29 (Juli 2019) sih secara formal untuk pengajuan KUA-PPAS nya, karena masih direview Provinsi," pungkasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00