Sambut Hari Anak Nasional, Pemkab Bekasi Diminta Implementasikan Perda KLA

Politik  SELASA, 23 JULI 2019 , 14:06:00 WIB | LAPORAN: SEPRIYANTO

Sambut Hari Anak Nasional, Pemkab Bekasi Diminta Implementasikan Perda KLA

Kantor Bupati Bekasi/RMOLJabar

RMOLJabar. Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak (KLA). Perda tersebut merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak. Yakni melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum mengungkapkan, dalam peringatan hari anak nasional yang jatuh pada hari ini, ia berharap agar tingkat kekerasan terhadap anak dapat menurun, mengingat saat ini kekerasan terhadap anak sudah mulai mengkhawatirkan, tidak hanya terjadi diruang-ruang private tetapi juga diruang publik.

"Kekerasan terhadap anak itu kini semakin jelas, kekerasan terhadap anak mulai terlihat di ruang ruang publik seperti orang tua memukuli anaknya di pinggir jalan dan banyak contoh lainnya. Harusnya kita sebagai orang tua, melihat anak adalah melihat gambaran kita di masa depan," ujarnya, Selasa (23/7).

Selain itu, kata politisi PKS ini, kondisi lingkungan saat ini hanya sedikit instrumen yang memiliki keberpihakan kepada tumbuh kembang anak. Untuk itu pihaknya selaku legislator telah mengesahkan Perda KLA.

"Perda KLA yang telah kita sahkan itu, memuat instrumen yang wajib dilakukan oleh eksekutif untuk memenuhi kriteria menjadi kabupaten layak anak, saat ini wilayah kita baru sampai tingkatan Pratama, sehingga kita butuh peningkatan-peningkatan fasilitas agar KLA itu dapat terimplementasikan secara menyeluruh," bebernya.

Ia menyebutkan, Perda KLA tidak hanya terbatas pada tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2A) Kabupaten Bekasi, tetapi juga perlu kerja sama dari semua OPD dalam penerapan regulasi yang mengindikasikan kepedulian terhadap anak.

"Di semua dinas harus ada unsur perlindungan anak. Dalam perda KLA itu, kita lebih kepada mengingatkan dan mengamanahkan secara resmi dan regulatif pada pemerintah daerah soal perlindungan anak. Jadi jangan sampe kabupaten yang sudah memiliki perda KLA ini, anak-anak tidak terperhatikan dan tidak terlindungi," kata dia.

"Dalam perda tersebut sifatnya hanya mengarahkan saja, jadi banyak sekali tugas pemerintah. Di rekomendasi perda itu, kita memudahkan bagaimana pemerintah daerah membuat indikator-indikator. Dari indikator ini dinas tinggal membuat program yang terkait dengan anak," imbuhnya.

Sejauh ini, kata dia, beberapa instansi sudah mulai menerapkan regulasi yang mencerminkan keberpihakan terdapat anak. Seperti perda tentang bangunan yang mewajibkan adanya ruang laktasi, ruang bermain anak dan lainnya. Dari sektor pendidikan ada perda sekolah ramah anak, kemudian ada pula puskesmas ramah anak dari sektor kesehatan.

"Beberapa dinas sudah mulai mengimplementasikannya, walau pun masih jauh dari apa yang menjadi target kita, tapi memang butuh waktu untuk benar-benar mewujudkan Kabupaten Bekasi layak anak. Semoga dengan Perda tersebut menjadi pemicu instansi lain juga membuat terobosan baru yang mencerminkan kepedulian terhadap anak," tandasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00