JAWA BARAT

Peta BIG Jadi Acuan Legislator Ambil Kebijakan Tata Ruang

DPRD Jabar  SELASA, 23 JULI 2019 , 15:34:00 WIB | LAPORAN: DINNI KAMILANI

Peta BIG Jadi Acuan Legislator Ambil Kebijakan Tata Ruang

Daddy Rohanady dan Herlas Juniar/Ist

RMOLJabar. Peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi acuan untuk DPRD JABAR dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang. Di mana dengan BIG akan didapatkan gambaran yang utuh bagaimana pola dan tata ruang, sehingga pemanfaatan peta atau informasi geospasial sangat penting dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang.

Demikian disampaikan Ketua Pansus VII DPRD Jawa Barat Herlas Juniar dalam pembahasan raperda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

"BIG ini tentunya menjadi acuan yang kita harapkan dapat menjawab berbagai persoalan karena dengan peta dari BIG ini kita mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana pola dan tata ruang dalam raperda yang kita susun", ujar
Herlas dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (23/7).

Lebih lanjut Herlas menuturkan, selain peta eksisting, ada beberapa persoalan yang juga mencuat yakni persoalan abrasi dan tanah timbul yang tentu mempengaruhi peta yang sebelumnya.

"Karena memang acuan kita dari sini, peta terbaru yang kita dapatkan sebagai upaya penyempurnaan dari Raperda RTRW yang sedang disusun. Mudah-mudahan datanya akurat sehingga ada kecocokan dengan apa yang selama ini kita bahas dalam pembahasan raperda," sambungnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Pansus VII DPRD Jabar Daddy Rohanady yang mengatakan, Pansus VII sengaja datang ke Badan Informasi Geospasial untuk menyinkronkan peta.

"Salah satu syarat dalam Perda RTRW itu terlampir juga peta, jadi Pansus VII ingin memastikan bahwa peta dasar sudah dimiliki," kata Daddy.

Daddy menambahkan, hal lain yang sangat penting bagi Pansus VII yakni kepastian terkait kondisi eksisting tanah timbul yang ada di Jawa Barat.

"Misalnya data dari BIG yang ternyata berbeda dengan data dari kehutanan. Di kehutanan masih hijau di sini sudah ada bolong atau dianggapnya menjadi laut. Sinkronisasi seperti ini akan dilakukan di pansus," tandas Daddy. [gan]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00