Belum Serahkan Fasos Fasum, Kejari Cimahi Bidik 97 Pengembang Perumahan

Pemerintahan  RABU, 24 JULI 2019 , 07:01:00 WIB | LAPORAN: TRI JUNARI

Belum Serahkan Fasos Fasum, Kejari Cimahi Bidik 97 Pengembang Perumahan

Ilustrasi fasos fasum/Net

RMOLJabar. Pemeritah Kota Cimahi menggandeng Kejaksaan Negeri Cimahi terkait banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasos fasum) kepada pemerintah kota.

Data menunjukan, dari 100 pengembang perumahan baru tiga pengusaha yang telah menyerahkan fasos fasumnya. Artinya, ada 97 perumahan yang ditinggal pengembang tanpa terlebih dahulu menyerahkan Fasos dan Fasum.

"Secara kasar, ada sekitar 100 perumahan di Cimahi. Tapi akan didata lagi biar jumlahnya valid, yang mendata nanti konsultan. Untuk proyeknya sedang dilelangkan. Kemungkinan akhir Desember baru ada hasil pendataannya," kata Kepala Bidang Tata Ruang pada DPUPR Kota Cimahi, Ami Pringgo Mardhani saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Hardjakusumah, Selasa (23/7).

Kewajiban pengembang dalam menyerahkan Fasos dan Fasum tertuang jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana serta Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Tapi kenyataannya, aturan itu tak ditaati pengembang. Rerata pengembang yang membangun perumahan di Kota Cimahi kabur setelah selesai mendirikan unit rumah.

"Jadi mereka hanya tahu membangun, padahal ketika progres 80 persen pun harus sudah ada serah terima fasos dan fasum ke pemerintah daerah," ujarnya.

Pihaknya menargetkan semua Fasos dan Fasum perumahan yang ada di Kota Cimahi segera bisa diambil alih untuk pengelolaan. Saat ini, pihaknya sedang dalam tahap reinventarisasi.

Atas dasar itu, Kejaksaan Negeri Cimahi akan melakukan pendampingan untuk membantu pemerintah kota menertibkan aset.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Rama Eka Darma mengatakan, pengembang yang ada di Cimahi terbilang yang paling tidak taat aturan dalam penyerahan aset ke pemerintah.

"Memang yang paling tidak taat di Cimahi. Pengembalian pun bukan inisiatif sendiri, tapi setelah diminta oleh pemerintah," ucap Eka.

Kejari, lanjut Rama, melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) akan bersinergi dengan pemerintah kota menggugah kesadaran pengembang tertib aturan.

Disamping itu, dalam rangka mengamankan aset pemerintah pihaknya berupaya melakukan pendampingan pengamanan secara fisik, administratif dan hukum.

"Melalui TP4D ini kami berupaya agar wawasan hukum pengembang soal kewajibannya ditaati dengan baik. Tujuan utamanya agar aset tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain," tandasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA