Diduga Monopoli Parkir, KPPU Diminta Tindak Tegas OVO

Ekbis  KAMIS, 25 JULI 2019 , 13:26:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Diduga Monopoli Parkir, KPPU Diminta Tindak Tegas OVO

Ilustrasi perparkiran/Net

RMOLJabar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuka kemungkinan menyelidiki perusahaan penyedia aplikasi dompet digital, OVO. Penelaahan itu dilakukan setelah KPPU memperoleh informasi berdasarkan laporan yang masuk ke komisi terkait dugaan monopoli parkir menggunakan OVO di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta.

Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Pengelola Parkir Indonesia (PPPI), Anggawira mengatakan, KPPU harus tegas terhadap penyediaan transaksi non-tunai karena saat ini telah terjadi perubahan sistem pembayaran parkir di Jakarta ini mulai dengan menyediakan pembayaran non-tunai. Jangan sampai terjadinya monopoli skema pembayaran oleh sistem tertentu.

"Ya, menurut kami memang harus ada peraturan yang jelas mengenai transaksi jasa perparkiran ini, pemerintah juga perlu menyediakan payung hukum yang jelas jangan sampai merugikan antar pengelola parkir, penguna dan juga ada kebocoran penerimaan negara," ujar Anggawira dalam keterangan kepada redaksi, Kamis (25/7).

Menurut PPPI, apa yang dilakukan oleh pihak OVO sebagai penyedia jasa perparkiran yang menggunakan pembayaran non-tunai dengan aplikator tunggal merupakan salah satu bentuk praktik monopoli usaha.

"Saya meminta KPPU bisa segera menindaklanjuti secara tegas permasalahan ini dan jika memang benar, bisa mencegah transaksi non-tunai dimonopoli salah satu penyedia saja yang akan berdampak tidak sehatnya persaingan usaha pengelola parkir dan guna menjaga iklim bisnis perparkiran tetap wajar dan tidak merugikan antar pengelola parkir," tegasnya.

Dia mengungkapkan, potensi pendapatan daerah seperti DKI Jakarta dari sektor parkir bisa mencapai Rp3 triliun. Namun, hingga kini pendapatan yang masuk kurang dari Rp1 triliun.

"Artinya ada lost yang cukup besar, jadi sebelum ada kenaikan tarif parkir sangat penting regulasi serta pengawasannya jangan sampai bocornya besar sekali," ucap Anggawira.

Anggawira menjelaskan, harus ada keberpihakan terhadap pengusaha pengelola parkir agar bisa bersaing secara sehat dan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di bidang pengelolah parkir.

"Dengan tren pembayaran digital ini, saya pikir perlu ada aturan lain yang khusus membahas perparkiran ini, bukan hanya dari peraturan daerah saja, tetapi peraturan pemerintah pusat juga," tutup Anggawira.

Sebagai catatan, selain OVO yang juga mulai masuk ke dalam bisnis parkir pembayaran non-tunai yang berbasis server, misalnya Go-Pay, LinkAja dan DANA. Pembayaran non-tunai yang berbasis chip ada flazz, Jakcard, Mandiri e-money, Tapcash dan lainnya untuk membayar parkir di sejumlah titik parkir. [gan]

Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 14:31:46

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad