ICW Kecewa KPK Loloskan Capim Tidak Serahkan LHKPN

Hukum  MINGGU, 28 JULI 2019 , 16:00:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

ICW Kecewa KPK Loloskan Capim Tidak Serahkan LHKPN

Jumpa pers di YLBHI/net

RMOLJabar. Seleksi yang digelar Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK loloskan 104 calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Namun demikian, Koalisi Masyarakat Sipil mensinyalir ada puluhan calon dari unsur pejabat negara yang tidak menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ikut diloloskan. Adapun koalisi ini terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas.

Diungkapkan peneliti ICW, Kurnia Ramadana,  dirinya merasa kecewa dengan proses dan hasil seleksi ini. Pasalnya, temuan mengecewakan itu bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap capim KPK karena LHKPN merupakan bentuk kepatuhan pejabat negara dalam upaya pencegahan korupsi.

"Temuan kita dari puluhan pendaftar dari aparat penegak hukum, nyatanya dari instansi kepolisian seluruh pendaftar tidak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Hampir 99 persen tidak patuh melaporkan LHKPN," ucapnya di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/7).

LHKPN sebagaimana diatur di UU 28/1999 bagi Penyelenggara Negara mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan atau mengupdate LHKPN.

Ini juga dikuatkan dengan peraturan internal KPK," jelasnya seperti dimuat Kantor Berita RMOL.

Bahkan, aturan untuk menyerahkan LHKPN juga telah diatur didalam perundang-undangan di institusi penegak hukum masing-masing. Misalnya di instansi kepolisian ada Peraturan Kapolri 18/2017, lalu di institusi Kejaksaan ada instruksi Jaksa Agung tahun 2019 tentang kewajiban pengisian LHKPN.

Di Mahkamah Agung untuk institusi Kehakiman ada keputusan Sekma 147/2017 tentang kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya," papar Kurnia.

Artinya, ketika capim KPK dari institusi penegak hukum tidak menyerahkan LHKPN sama saja telah melanggar aturan institusi masing-masing.

Kita melihat pendaftar (capim KPK) dari institusi penegak hukum yang tidak patuh LHKPN sebenarnya membangkangi peraturan internal lembaganya sendiri," katanya.

Lebih lanjut, Kurnia mengaku pihaknya ragu dengan hasil seleksi. Dia tidak percaya, pejabat yang tidak patuh menyerahkan LHKPN bisa membawa lembaga anti rasuah menjadi lebih baik.

"Bagaimana mungkin kita bisa mempercayakan lembaga pemberantasan korupsi yang mana salah satu poin besarnya adalah menyoal tentang integritas. Dan kalau kita ingin melihat poin integritas, maka indikator utamanya adalah LHKPN. Setidaknya itu yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang mana kanalnya dibuka luas oleh KPK," tegas Kurnia.[son]

Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA