Kasus Baiq Nuril dan Pentingnya Paradigma Hukum Progresif

Oleh: Mursyid Setiawan

Opini  SENIN, 29 JULI 2019 , 18:23:00 WIB

Kasus Baiq Nuril dan Pentingnya Paradigma Hukum Progresif

Mursyid Setiawan/repro

KASUS Baiq Nuril seolah-olah memperlihatkan kepada kita wajah hukum yang lebih mengedepankan kepastian hukum ketimbang keadilan hukum itu sendiri. Bagaimana tidak? Baiq Nuril yang mendapatkan pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya, namun justru ia yang dilaporkan kepada aparat karena ia dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baiq Nuril dijerat UU ITE dikarenakan ia merekam percakapan dengan atasannya ketika mendapatkan pelecehan secara verbal, kemudian rekaman tersebut tersebar secara luas.

Pada mulanya dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017, Baiq Nuril tidak terbukti melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana yang dituntutkan kepadanya. Untuk itu Baiq Nuril terbebas dari segala tuntutan yang ada. Akan tetapi pihak Kejaksaan yang tidak terima akan putusan tersebut melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan putusan kasasi MA No 574K/PID.SUS/2018 tanggal 26 September 2018, Baiq Nuril dihukum dengan enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidier tiga bulan kurungan.

Baiq Nuril yang keberatan kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi MA. Akan tetapi permohonan PK tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan MA tersebut telah mengusik rasa keadilan di masyarakat sehingga banyak seruan dari publik dalam membela Baiq Nuril.

Setelah permohonan PK ditolak, banyak desakan dan dukungan dari masyarakat agar Presiden memberikan amnesti terhadap Baiq Nuril. Perkembangan kasus Baiq Nuril sendiri saat ini berujung manis. Hal tersebut setelah DPR menyetujui permohonan amnesti Baiq Nuril kepada Presiden Joko Widodo.

Pentingnya Paradigma Hukum Progresif

Kasus Baiq Nuril ini memberikan pelajaran bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh hanya mengedepankan tujuan dalam menjalankan suatu undang-undang saja. Dalam artian kepastian hukum yang lebih diutamakan. Lebih dari itu penegakan hukum sejatinya harus bertujuan untuk menegakkan keadilan hukum itu sendiri. Keadilan inilah yang semestinya menjadi tujuan utama dari aturan hukum maupun penegakan hukum itu sendiri.

Dalam perspektif penegakan aturan perundang-undangan, memang vonis yang diberikan hakim kepada Baiq Nuril tidaklah salah. Hal tersebut dikarenakan hakim menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pendekatan ini asas legalitas atau kepastian hukum yang lebih dikedepankan oleh hakim, sehingga mau tidak mau Baiq Nuril harus dihukum karena ketentuannya menyebutkan demikian.

Akan tetapi apabila kita lihat dalam perspektif keadilan, putusan hakim terhadap Baiq Nuril tersebut telah mengusik dan merusak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak ada keadilan dalam proses penegakan hukum kasus Baiq Nuril.

Kondisi ini menunjukan bagaimana kuatnya pendekatan formalistis serta kurangnya substansi keadilan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Satjipto Rahardjo disebabkan karena hukum di Indonesia terlalu mendewakan kepastian hukum, padahal sebaliknya hukum semestinya dijalankan dengan lebih manusiawi.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menggambarkan bahwa kondisi hukum di Indonesia sering kali tampil sebagai bangunan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menimbulkan paradigma di masyarakat bahwa apabila kita berhadapan dengan hukum, maka kita akan menghadapi berbagai peraturan perundang-undangan sedemikian rupa. Kodisi ini tidak lepas dari sistem hukum yang digunakan di Indonesia yang lebih mengedepankan paradigma legal positivistik. Berdasarkan paradigma legal positivistik ini dalam penegakan aturan hukum harus mengacu kepada aturan tertulis yang disebutkan dalam teks peraturan undang-undang tanpa perlu melihat dan mempertimbangkan apakah aturan tersebut sejalan dengan keadilan di masyarakat.

Kasus Baiq Nuril ini memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya paradigma hukum progresif dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum progresif sebagaimana disebutkan oleh para ahli hukum merupakan hukum untuk manusia yakni hukum untuk mensejahterakan dan memberikan rasa keadilan manusia.

Hukum progresif ini tidak memisahkan antara hukum dengan moralitas yang ada di masyarakat sebagaimana yang dijalankan oleh paham legal positivistik. Paham legal positivistik yang memisahkan antara hukum dan moral, membuat para penegak hukum hanya menjalankan ketentuan pasal-pasal yang ada tanpa mempertimbangkan moralitas yang ada.

Sehingga membuat para penegak hukum hanya menjadi corong undang-undang semata. Hukum progresif ini sangat menjunjung tinggi moralitas. Hal inilah yang membuat paradigma hukum progresif sangat kental dengan nilai kebenaran, kemanusiaan dan keadilan.
Untuk itu penting dalam penegakkan hukum di Indonesia menggunakan paradigma hukum progresif. Paradigma hukum progresif ini membuat hakim tidak hanya terikat atau terbelenggu dengan ketentuan perundang-undangan saja.

Dalam hal ini hukum progresif bertumpu pada keyakinan seorang hakim itu sendiri. Berdasarkan paradigma hukum progresif, seorang hakim harus memberikan rasa keadilan yang bukan hanya terpaku terhadap undang-undang semata, melainkan dengan memutuskan berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

Di Indonesia sendiri paradigma hukum progresif ini seringkali kurang familiar dan bahkan terdengar asing di telinga masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran hukum di sekolah-sekolah hukum lebih mengedepankan hal-hal yang berbau positivistik.

Untuk itu harapannya para akademisi hukum khususnya di fakultas hukum perlu mengajarkan paradigma hukum progresif ini kepada anak didiknya. Agar kelak dikemudian hari mereka dapat menjadi aparat penegak hukum yang mampu mereformasi hukum, sehingga hukum tidak dijalankan seperti kaca mata kuda tanpa melihat substansi keadilan yang ada. [***]

Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI Bandung


Komentar Pembaca
Jalan Muter-Muter

Jalan Muter-Muter

SABTU, 03 AGUSTUS 2019

Mereka Yang Tak Layak Kembali Masuk Kabinet
Perguruan Tinggi Asing, Antara Kualitas Dan Pangsa Pasar?
Gadis Jogger

Gadis Jogger

MINGGU, 28 JULI 2019

Babi Gemuk

Babi Gemuk

SABTU, 27 JULI 2019

Terorisme Dan Politik

Terorisme Dan Politik

KAMIS, 25 JULI 2019

Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA