Sentralisasi Pengelolaan Listrik Disoal

Politik  SELASA, 06 AGUSTUS 2019 , 13:40:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Sentralisasi Pengelolaan Listrik Disoal

Dedi Mulyadi/RMOLJabar

RMOLJabar. Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta pemerintah membuat regulasi yang tepat dalam pengelolaan energi kelistrikan, terlebih di berbagai wilayah di Indonesia memiliki potensi dalam membangun energi tersebut.

Salah satunya adalah membangun regulasi agar daerah bisa mengelola energi listrik secara otonom sehingga problem kelistrikan yang terjadi hari ini bisa teratasi.

"Sentralisasi kelistrikan harus ditinjau kembali, buat regulasi agar lembaga pemerintah maupun swasta bisa mengelola secara otonom denga cakupan terbatas," ujar Dedi disela kunjungannya ke kediaman keluarga Mak Otih, di Cisereuh Purwakarta, Selasa (6/8).

Menurutnya apabila pengelolaan listrik masih tersentralisasi,maka problem listrik tidak akan selesai,berbeda apabila ada pengelolaan secara otonomi apalagi potensi energi listrik di sejumlah wilayah di Indonesia cukup besar.

Apalagi ketergantungan masyarakat akan listrik hari ini cukup besar, pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari lalu menurut pria yang biasa disapa kang Dedi ini, hampir mematikan regulasi kehidupan masyarakat dan iklim usaha.

"Dibuat regulasi tenaga listrik dan tidak boleh termonopoli lagi, dibuat distribusinya kepada lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun swasta yang mampu mengelola energi listrik," jelasnya.

Dedi mencontohkan bagaimana PJT II yang mampu menghasilkan energi listrik yang besar, akan tetapi pada kenyataannya aliran listrik tersebut tidak bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar ataupun industri sekitar yang lebih memilih membangun powerplant sendiri bersumber batu bara yang salah satunya memberikan dampak bagi infrastruktur dan lingkungan.

"Gini dulu dibangun industri sekitar area jatiluhur agar akses mendapatkan listrik mudah,tetapi kenyataannya PJT belum memiliki regulasi untuk menjual langsung, tetapi harus melalui PLN yang terkadang aliran tersebut bukan berasal dari jatiluhur malah," ungkapnya.

Dengan diberlakukan otonomisasi pengelolaan listrik, maka listrik tidak akan menjadi problem, karena keberadaan pengelolaannya ada di wilayah tersebut.

"Misalnya listrik di purwakarta dan sekitarnya serahkan pada pjt II ,di bandung serahkan pada saguling, Ciayumajakuning kan ada pembangkit listrik di Cirebon dan Jatigede, begitu juga tempat lain di Sumatera, Kalimantan ada panas bumi,batu bara tenaga surya pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa bekerja sama," jelas Dedi.

Bahkan potensi energi listrik dari sampah, kincir angin atau panas bumi bisa termaksimalkan,atau terkeceil memanfaatkan sungai sebagai microhydro yang menurut Dedi bisa mencukupi satu desa bahkan satu kecamatan.

Bahkan mendorong inovasi baik dari masyarakat termasuk dari sekolah dengan membuat alat penghasil energi listrik, bahkan bisa difokuskan selama tiga tahun untuk mendorong masyarakat.

"Bayangkan saja banyak inovasi yang dibuat berapa ribu sungai bisa menjadi sumber energi bisa dijadikan microhydro,atau memanfaatkan energi lainnya, dan problem energi bisa terselesaikan," kata Dedi.[son]



Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

KAMIS, 11 JULI 2019 , 04:26:00