Carut Marut Pilrek Unpad Masuki Babak Baru

Hukum  KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 14:47:00 WIB | LAPORAN: RIDWAN ABDUL MALIK

Carut Marut Pilrek Unpad Masuki Babak Baru

Richi Aprian (kiri)/RMOLJabar

RMOLJabar. Carut marut pemilihan rektor (Pilrek) Universitas Padjadjaran (Unpad) memasuki meja hijau. Persidangan perdana pun dimulai hari ini.

Berdasarkan pantauan, sidang yang seharusnya terbuka justru mendapat halangan dari petugas pengamanan di dalam ruang sidang. Akhirnya, sidang digelar secara tertutup.

Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum penggugat sekaligus mantan calon rektor Unpad, Atip Latipulhayat, Richi Aprian, mengatakan, dalam dakwaan awal isi keberatan yang diajukan tidak ada perubahan signifikan.

Satu di antara yang menjadi gugatannya yaitu, terkait dengan surat pembatalan dari calon rektor Unpad yang diterbitkan Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-dikti).

"Pasca mediasi yang gagal kemarin juga kita tetap membuka pintu komunikasi dan dialog dengan MWA. Meskipun kami sudah disurati dan dinyatakan proses ini (Pilrek Unpad) dibatalkan," ucap Richi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (8/8).

Selain itu, lanjut Richi, perlakuan MWA Unpad yang secara sepihak mengehentikan proses Pilrek menjadi satu diantara hal yang paling tidak menyenangkan, bagi calon rektor Unpad Atip Latipulhayat. Pasalnya, proses Pilrek tersebut sudah memasuki babak akhir dengan menyisakan tiga calon, di antaranya Atip Latipulhayat.

"Secara garis besar kami keberatan dengan proses kemarin tiba-tiba dihentikan. Kami merasa hak itu tetap melekat pada calon kami, bahwa klien kami pada prinsipnya, pada statusnya ini bukan masalah perebutan kekuasaan. tapi bagaimana proses pemilihan rektor unpad on the track sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Richi.

Richi juga mengungkapkan, pembatalan pilrek Unpad yang disebut sudah sesuai arahan dari Menristek-dikti tidaklah tepat. Hal tersebut tertera, dalam aturan menteri hanya memiliki 35 persen suara. Oleh karena itu Menristekdikti tidak bisa sepenuhnya menggagalkan proses pilrek sebelumnya.

"Menteri memang mempunyai kewenangan dalam punya hak suara, tapi terbatas hanya 35 persen dari total 100 persen. Jadi bukannya menteri punya hak veto juga, semua proses itu berjalan sesuai statuta unpad yang dipegang dan dikuasakan MWA kewenangannya itu," ungkap Richi.

Kendati demikian, Richi menyebutkan, surat pembatalan memang didapat dari MWA yang disebut mengikuti instruksi dari Menristek-dikti. Surat ini diterima pada 5 Agustus 2019, yang menyatakan pada sidang MWA pada 29 Juli dengan keberadaan tiga calon rektor harus dibatalkan.

Meski begitu, pihaknya tidak akan berhenti melakukan upaya hukum atas surat tersebut.

"Kami akan melakukan upaya hukum terhadap surat-surat itu baik di PTUN maupun gugatan lain. Dipelajari dulu," paparnya.

Richi menambahkan, pembatalan pilrek sepihak yang dilakukan MWA Unpad sangat merugikan semua calon rektor. Tidak terkecuali Atip. Selain kerugian secara materil, kerugian waktu juga menjadi satu diantara yang menjadi kerugian.

"Pasti timbul kerugian karena selama proses ini (pilrek) prof Atip ini seorang guru besar dia sering mendapatkan undangan narsum (menjadi pembicara) atau keterangan kesaksian ahli itu job yang harusnya diterima waktunya sudah terbuang dengan proses ini," pungkas Richi. [gan]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00