JAWA BARAT

360 Desa Dan Kelurahan Deklarasi Berantas Narkoba

Pemerintahan  SELASA, 13 AGUSTUS 2019 , 22:29:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

360 Desa Dan Kelurahan Deklarasi Berantas Narkoba

Deklarasi bersih narkoba/RMOLJabar

RMOLJabar. Keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan kesehatan dinilai menjadi strategi khusus untuk menangani masalah narkoba di masyarakat.

Begitu disampaikan Plh. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Daud Achmad saat menghadiri Deklarasi Serentak 360 Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba di Gedung Assakinah, Kabupaten Cianjur.

"Jelasnya, pendekatan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Sedangkan pendekatan kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna narkoba melalui perawatan atau rehabilitasi," ucap Daud, Selasa (13/8).

Dikatakan Daud, upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pun harus dioptimalkan sehingga warga dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

"Dengan terlindunginya rakyat kita, maka akan melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul untuk berperan dalam menghadapi globalisasi dan tantangan yang semakin berat," kata Daud.

Dari hasil survei nasional di 34 provinsi pada 2017, jumlah penyalahguna narkoba mencapai 645.482 orang, dengan jumlah kerugian biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba mencapai Rp16 miliar lebih.

Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan kerugian biaya sosial ekonomi tertinggi akibat penyalahgunaan narkoba dengan jumlah konsentrasi penyalahguna terbanyak di Indonesia.

Meski begitu, Pemprov Jabar terus berupaya mencegah dan memberantas narkotika, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2018-2019.

"Selaras dengan itu, instruksi telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tahun 2016-2020," tutur Daud.

Melalui Instruksi Gubernur itu, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Inspektur, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemdaprov Jabar diharapkan bisa berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayahtanpa terkecuali.

Selain itu, Pemprov Jabar pun telah membuat surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 354/09/Yanbangsos tentang penguatan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). [gan]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

KAMIS, 11 JULI 2019 , 04:26:00