KABUPATEN PURWAKARTA

Sawah Abadi Atau Perumahan?

Politik  RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 14:06:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Sawah Abadi Atau Perumahan?

Ilustrasi sawah/Net

RMOLJabar. Sejauh mana tanggung jawab kita untuk generasi yang akan datang. Jika areal persawahan habis, mampukah negara ini berswasembada pangan. Angka impor beras makin tinggi. Lalu dimana letak ketahanan pangan bangsa ini?

Alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan konsep Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Provinsi Jawa Barat harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta.

Demikian disampaikan Koordinator Komunitas Peduli Purwakarta (KPP), Munawar Kholil dalam diskusi internal lembaga gabungan sejumlah organisasi itu, di Cibening, Bungursari, Rabu (14/8).

Menurutnya, koreksi data produksi beras menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk menjaga lahan baku sawah dan stok beras. Di tengah-tengah makin menjamurnya perumahaan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

"Secara teknis pemerintah daerah harus menggodok peraturan daerah sebagai payung hukum perlindungan lahan baku sawah agar bisa menjadi sawah abadi," kata Kang Kholil.

Selain itu, dia juga melihat lahan baku sawah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2018 memuat data terbaru untuk setiap provinsi.

"Data terbaru menggunakan metode kerangka sampel area (KSA). Di dalamnya berisi banyak koreksi luas lahan baku sawah terhadap data Statistik Pertanian 2017. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang," tuturnya.

Berkaitan dengan regulasi yang seyogianya nanti dibuat harus ada insentif dan disinsentif untuk mempertahankan lahan persawahan, bagi para petani pemilik sawah.

"Apakah misalnya subsidi pupuk diberikan langsung ataukah nanti PBB dan lain-lain sehingga ada kompensasi. Perlindungan sawah harus segera diterapkan agar sawah produktif tidak beralih fungsi. Apalagi, kebutuhan pangan saat ini masih sangat bergantung pada beras," ucapnya.

"Antisipasinya harus ada payung hukum untuk menciptakan sawah abadi. Saya kira, nanti bisa diubah RUTR Kabupaten Purwakarta," sambung Kang Kholil.

Keinginan ini terlontar bukan tanpa latar belakang, Kholil memandang, sebuah kawasan yang menjadi lumbung padi tidak seharusnya diperuntukan untuk kepentingan lain. Secara jangka panjang, hal ini akan berakibat pada terganggunya kedaulatan pangan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

"Kalau dibiarkan, ini bahaya untuk ketersediaan bahan pangan terutama beras. Jadi, sawah harus tetap menjadi sawah, tidak boleh diubah untuk keperluan lain. Termasuk Perumahan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), Hikmat Ibnu Ariel menimpali,
lahan pesawahan tidak boleh beralih fungsi menjadi kawasan industri atau properti. Ketua organisasi masyarakat yang tergabung dalam KPP itu merasakan betul pentingnya lahan sawah walau luasnya hanya satu kotak kecil.

Kata dia, jika dikelola secara mandiri, luas sawah yang tidak begitu besar pun bisa menghidupi banyak keluarga.

"Kemandirian pangan kita bisa terbangun walaupun kita hanya berangkat dari satu kotak sawah kecil. Justru, kuatnya bangsa kita ada pada kemandiriannya," katanya.

Diketahui sebelumnya, untuk menjaga dari alih fungsi lahan terutama areal pertanian seperti persawahan dan perkebunan menjadi perumahan. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tidak mengeluarkan sejumlah izin rekomendasi pembangunan perumahan di wilayahnya.

Bahkan awal pertama menjabat dirinya sudah mengeluarkan aturan larangan izin membangun perumahan sejak Oktober 2018.

"25 Oktober 2018 saya mengeluarkan intruksi kepada kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu itu untuk menghentikan mengeluarkan rekomendasi perizinan lokasi dan lain sebagainya untuk membangun terutama perumahan," ujar Anne, belum lama ini. [gan]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

KAMIS, 11 JULI 2019 , 04:26:00