Nelayan, Pantai Dan Laut Karawang Belum Merdeka Dari Pencemaran Minyak

Ragam  SABTU, 17 AGUSTUS 2019 , 14:16:00 WIB | LAPORAN: NURJAYA BACHTIAR

Nelayan, Pantai Dan Laut Karawang Belum Merdeka Dari Pencemaran Minyak

Diskusi Publik Tentang Pencemaran Minyak Mentah di KArawang/RMOLJabar

RMOLJabar. Aktivis lingkungan Kabupaten Karawang menggelar diskusi publik tentang pencemaran minyak mentah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tema yang diangkat 'Kemerdekaan Dicemari Minyak' yang diikuti Greenpeace, Kiara, Jatamnas, Walhi Jawa Barat dan Karawang Explore.

Diskusi tersebut juga dimoderatori oleh Litbang Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (ForkadasC+), Willy Firdaus.

Diungkapkan Ketua Karawang Explore, Hadid Suherman, pencemaran minyak yang terjadi di Karawang tidak hanya mengancam permukaan laut dan tambak-tambak. Terumbu karang pun bisa terkena dampaknya.

Menurutnya, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh para penyelam Karawang Ekxplorer, untuk saat ini kondisi terumbu karang di Karawang masih aman namun saat arah angin berubah keadaan akan berbeda. Pasalnya ancaman minyak mentah dari sumur blok YYA-1 milik Pertamina ONWJ itu bisa mengancam terumbu karang jika musim angin laut berubah arah.

"Saat ini angin laut masih mengarah ke wilayah barat, tetapi jika angin laut sudah mengarah ke wilayah timur, maka ancaman terhadap terumbu karang akan terjadi". ungkapnya  kepada Media saat diskusi  , Sabtu (17/8), malam.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi Jabar Meiki W Paendong, jika kebocoran YYA-1 tidak segera diatasi maka besar kemungkinan wilayah terdampak bisa bisa meluas ke seluruh Pantura (pantai utara) Jabar.  

"Seminggu setelah kejadian kita sudah peringatkan jika tumpahan bisa sampai Kepulauan Seribu. Kita khawatir ketika angin berubah, seluruh pantura Jabar bisa terkena dampaknya," ucapnya.

"Meminta Pertamina dan Pemerintah untuk melakukan evaluasi kepada seluruh sumur tua yang dimiliki Pertamina saat ini. Hasil evaluasi itu juga harus disampaikan kepada publik secara gamblang, imbuhnya.

Sementara Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN 'Veteran' Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno menegaskan kejadian Balikpapan dan Karawang ini berbeda. Kejadian bocornya minyak di Balikpapan disebabkan karena jangkar kapal yang menghantam pipa minyak. Tetapi Karawang ini terjadi kebocoran di wilayah sumur, dan ini merupakan kasus yang baru di Indonesia.

Eko mengingatkan kesadaran pengurangan risiko bencana di Indonesia ini sangat rendah. Ia berharap dengan kejadian Pertamina itu menjadi pembelajaran pemerintah untuk memperhatikan investasi pengurangan bencana dalam sebuah investasi pembangunan.

Lalu dalam kejadian Pertamina, Eko mengajak seluruh akademisi di sejumlah disiplin ilmu turun untuk mengawal dan memberikan inovasinya dalam kejadian ini. Ia melihat harus ada solusi inovatif yang harus segera dilakukan. Dari penanganan risiko sosial, budaya, ekonomi dan risiko ekologis.

"Contohnya, petambak garam yang tidak bisa mengambil air permukaan laut karena pencemaran minyak. Dibandingkan mereka tidak berproduksi. Lebih baik kita carikan solusi bagaimana mereka bisa tetap beroperasi," tuturnya.

Atas masalah yang dihadapi para petambak garam itu, Eko berharap baik dari Pertaminaatau Pemerintah membantu mereka mengambil air laut bagian dalam.

Sementara itu, Koordinator Jatamnas (Jaringan Advokasi Tambang Nasional), Melky Nahar secara tegas meminta kasus ini bukan sekedar dalam penanganan kompensasi saja. Melainkan harus penindakan hukum secara tegas yang dilakukan oleh penegak hukum.

"Tetapi jangan ada yang dikambing hitamkan, masa yang ditahan itu kroco-kroco. Karena ada pejabat dalam kasus ini," katanya.

Melky mengingatkan agar pemerintah dan Pertamina jujur mengungkapkan apa penyebab terjadinya kebocoran YYA-1 sebagai bahan evaluasi kedapannya. Atas hasil evaluasi itu pihak-pihak terkait bisa mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Jatamnas mengaku kecewa atas lambannya informasi Pertamina kepada publik saat terjadi kebocoran. Informasi publik itu muncul justru ketika sepekan setelah kejadian terjadi. Kejadian kebocoran terjadi di tanggal 12 Juli 2019. Akan tetapi Pertamina baru melakukan konferensi pers pada 18 Juli 2019.

"Yang membingungkan ada pejabat pemerintah yang mengatakan jika pencemaran minyak ini berkah. Padahal mereka sebagai masyarakat pesisir ini sebagai korban," katanya.

Pada kesempatan yang sama wakil dari Bidang Kelautan Greenpeace, Arifsyah, pihak berwenang harus menjelaskan kepada publik penyebab kejadian kebocoran ini. "Apakah kesalahan prosedural atau kesalahan sistem dari birokrasi pemerintah terkait migas?" tanyanya.

Arifsyah menegaskan, evaluasi harus dilakukan segera dan bersifat transparan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan melakukan audit tanpa harus menunggu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ia juga menekankan, Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dalam evaluasi permasalahan Pertamina di Karawang,"pungkasnya.[son]



Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN
Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad
Latma CT CPX TNI-SAF Berakhir

Latma CT CPX TNI-SAF Berakhir

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 11:18:00