KPK Didesak Usut Tuntas Kasus Suap Program RIPH Bawang Putih Kementan

Hukum  SELASA, 20 AGUSTUS 2019 , 13:52:00 WIB | LAPORAN: YUDHA SATRIA

KPK Didesak Usut Tuntas Kasus Suap Program RIPH Bawang Putih Kementan

KPK/net

RMOLJabar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menelisik dan mengaudit penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Karena dalam RIPH mengenai bawang putih tersebut, ada suap yang terjadi dalam impor bawang putih sebanyak 603.000 ton bawang putih kepada 55 importir pada tahun ini.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro mendukung KPK agar mengaudit dan mengusut RIPH. Sehingga diketahui titik mana yang menjadi celah adanya dugaan praktik korupsi.

"Pendapat saya perlu adanya audit RIPH sehingga akan diketahui di titik mana yang lemah sehingga diketahui dan sebagai bahan perbaikan aturan ke depan," kata Darori, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (20/8).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Holtikultura Anton Muslim Arbi mengatakan, RIPH mengenai bawang putih yang menjerat anggota DPR RI Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra, patut diselidiki lebih jauh.

Kebijakan RIPH di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan) dinilainya rentan melahirkan pengusaha nakal yang akan mengambil jalur pintas untuk mengantongi rekomendasi dan mendapatkan perizinan nantinya.

Arbi pun mendorong KPK memberantas gabungan perusahaan sejenis yang bertujuan mengendalikan produksi, persaingan, dan harga, atau mafia kartel, khususnya terkait bawang putih di Kementan. Bukan tidak mungkin, kasus suap serupa Nyoman Dhamantra sering terjadi lantaran luputnya pengawasan penegak hukum.

"Kasus seperti ini kerap melibatkan pengusaha nakal dan oknum birokrat, sehingga penting sekali diselidiki, terutama yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Di kesempatan lain, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Prof Dr Suparji Ahmad mengatakan, pemberantasan praktek suap izin rekomendasi impor bawang putih harus dibedah KPK hingga ke akar-akarnya. Jika tidak, maka praktek jual beli perizinan ini akan terus terjadi.

"Cara KPK mengungkap menjadi obat mujarab bagi pemberantasan suap, sehingga proses perizinan kita lebih baik, jadi harus sampai akarnya, Harus dibongkar siapa yang terlibat. Jangan hanya di permukaan, Seringkali penegakan hukum kita tidak tuntas, masih banyak misteri, siapa yang ikut serta, turut membantu, dan aktor intelektualnya," ujarnya.

Suparji mengatakan, praktek suap di bidang pertanian dan ekonomi ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Suap perizinan ini, lanjutnya, juga menganggu perkembangan iklim usaha.

"Padahal sudah banyak kebijakan deregulasi, debirokratisasi, namun suap menyuap ini masih saja terjadi, artinya obat yang ada belum mujarab, diharap penegakan hukum yang berat bisa menjadi obat yang efektif," tuturnya.

Suparji mengaku tidak heran ada praktik suap dari swasta ke oknum pemerintahan. Menurutnya, untuk menimbulkan efek jera, perlu ada penerapan hukuman yang konperhensif, selain berat juga pemiskinan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menegaskan, lembaganya tengah fokus mengusut kasus ini. Penyidik sedang mengkaji sejumlah alat bukti dokumen terkait izin impor bawang putih yang didapat dari serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi.

Febri memastikan, penyidiknya akan memeriksa sejumlah pihak yang dianggap relevan dengan perkara ini. "Nanti saya pastikan lagi ke publik saat pemeriksaan saksi," Kata Febri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto menegaskan bahwa Kementan memiliki aturan guna melindungi pangan yang akan dikonsumsi masyarakat lewat Permentan Nomor 38 Tahun 2017 j.o. 24 Tahun 2018.

Proses impor yang dilakukan Kementan hanya sekedar memberi rekomendasi teknis seperti mengatur persyaratan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhanl (PSAT), melengkapi hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan dari Badan Karantina Pertanian serta menyertakan sertifikat Good Agricultural Practices (GAP) berstandar internasional.

Berikutnya adalah melakukan registrasi bangsal panen dari negara asal dan data kapasitas produksi dari kebun atau lahan yang telah diregistrasi di negara asal. Artinya sama sekali tidak mengatur besaran volume.

Selanjutnya, kata Prihasto, rekomendasi RIPH yang diterbitkan itu disampaikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui portal Indonesia National Single Window (INSW), sebagai syarat diterbitkannya Surat Persetujuan Impor (SPI) oleh Kemendag.

"Jadi sekali lagi, saya ingin menegaskan disini bahwa Kementan tidak mengatur besaran volume bawang putih yang akan diimpor. Selama importir bisa memenuhi semua persyaratan teknis, serta wajib tanam dan berproduksinya ya RIPH diberikan,” katanya. [yud]


Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN
Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad
Latma CT CPX TNI-SAF Berakhir

Latma CT CPX TNI-SAF Berakhir

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 11:18:00