JAWA BARAT

Muradi: Wacana DOB Hanya Upaya Mendompleng Isu Politis

Politik  KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 14:56:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD IRFAN

Muradi: Wacana DOB Hanya Upaya Mendompleng Isu Politis

Muradi/Net

RMOLJabar. Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dinilai hanya sebatas isu yang sengaja digulirkan untuk mendompleng isu politik yang sedang berkembang akhir-akhir ini.

Kepala Pusat Studi Pemerintahan dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan, usulan tersebut sifatnya normatif.

"Tidak bisa kemudian ngotot. Kemudian terjadi perubahan yang signifikan. Karena tetap akan ada mekanisme di level kabupaten/kota. Dan izin nya kan dari DPRD setempat. Itu (wacana DOB) tidak lebih dari sekedar menggulirkan wacana," ujar Muradi kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (22/8).

Muradi melanjutkan, DOB atau provinsi baru tidak serta merta akan berimbas pada pelayanan publik yang lebih baik.

"Misal begini, wacana Provinsi Bogor Raya, Bogor Raya kan tidak identik. Ada DKI di sana, ada Jawa Barat. Problem di Bogor tidak seperti problem di kota-kota lain, karena kemana-mana dekat. Tinggal mengoptimalkan antara DKI Jakarta dan Jawa Barat. Saya ambil contoh Banten. Setelah lepas dari Jawa Barat apa lebih baik? tidak juga. Karena apa, yang dibangun adalah provinsinya bukan kabupaten kotanya," lanjut pria yang juga aktivis 98 ini.

Muradi juga menepis adanya tudingan tangan-tangan investor yang turut bermain dari munculnya isu ini.

"Kalau tudingan investor turut bermain sampai teknis malah mereka rugi. Contoh begini, Bogor Raya misalnya, dari segi investasi tidak cukup menjanjikan. Ketika dia menjadi DOB sendiri, dia akan menjadi lebih mahal dibanding daerah lain. Begitu dia bisa mengolah sendiri, dia lebih dekat, dan itu akan menjadi lebih mahal. Bogor lebih baik seperti ini saja. Kalau Papua masih mungkin karena dari segi fasilitas dan lainnya ya jauh. Kalau tingkat kabupaten/kota masih mungkin, tapi begitu provinsi makin jauh dia," tambahnya.

DOB, kata Muradi, masih dimungkinkan direalisasikan jika terjadi di level kabupaten/kota.

"Terkait Bogor tadi ya kalau misalnya (jadi DOB) Bogor Timur misalnya, Bogor selatan misalnya itu masih memungkinkan. Karena mendekatkan (warganya) ke pelayanan publik. Berbeda misalnya dengan provinsi. Saya ambil contoh lagi provinsi Cirebon itu gak urgen. DOB harus mendekatkan pelayanan publik di level bawah. Ya level kabupaten/kota," ucapnya.

Muradi meyakini isu DOB yang ramai diberitakan sekarang sebatas politis.

"Ya pasti. Itu bergaining politis saja. Misal Jakarta jadi pindah ibukota, bisa jadi mendorong mereka jadi lebih punya power untuk mengelola diri sendiri. Jangan lupa provinsi itu wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi kalau dimekarkan itu tidak jadi berimbas pada pelayanan publik. Itu bergaining politik. Dan itu hanya mendompleng momen politis saja. Saya tanya, apa urgensinya menjadikan Bogor Raya jadi provinsi, tidak ada. Saya tidak menemukan itu. Itu hanya mendompleng isu politik yang sedang berkembang saja," tandas Muradi. [gan]

Komentar Pembaca
Pencuri di Semarang Hanya Butuh 10 Detik Gasak Motor
PKS Konsisten Oposisi

PKS Konsisten Oposisi

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 14:43:03

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad