Serahkan 27 Bukti, Kuasa Hukum Pemkot Klaim Pelantikan Ema Sesuai Aturan

Pemerintahan  KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 16:49:00 WIB | LAPORAN: RIDWAN ABDUL MALIK

Serahkan 27 Bukti, Kuasa Hukum Pemkot Klaim Pelantikan Ema Sesuai Aturan

Sekda Kota Bandumg Ema Sumarna/net

RMOLJabar. Kuasa Hukum Wali Kota Bandung, Bambang Suhari menyampaikan 27 lampiran surat bukti ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

"Bukti yang kita sampaikan sejumlah 27 bukti sebagai penguatan dari dalil-dalil jawaban yang pernah disampaikan. Juga mengakumulasi penguatan terhadap duplik dari 27 ini. Kita hampir seluruhnya asli disampaikan," ucap Bambang dalam keterangan persnya, Kamis (22/8).

Bambang memaparkan, surat bukti tersebut di antaranya dokumen dari Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kota Bandung pada saat 'open bidding'. Dalam dokumen tersebut memuat hasil bobot penilaian tiga besar peserta saat seleksi terbuka.

Tiga besar bobot penilaian tersebut yakni menempatkan Ema Sumarna di posisi pertama dengan nilai 81.654, lalu M. Salman Fauzi meraih nilai 80.764, dan Benny Bachtiar dengan nilai 80.383.

"Konten dari surat-surat ini yang pertama surat dari panitia seleksi mengenai hasil dari seleksi sekretaris daerah. Dari nilai seleksi, Pak Ema menempati ranking pertama dengan nilai 81,65," ujarnya.

Surat lainnya adalah mengenai koordinasi tertulis antara Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal penggantian usulan nama calon Sekda Definitif Kota Bandung.

Di samping itu, imbuh Bambang, juga Surat Keputusan pelantikan Oded M. Danial sebagai Wali Kota Bandung periode 2018-2023. Surat ini sebagai penegasan bahwa di Kota Bandung telah terjadi transisi kepemimpinan wali kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Termasuk konten surat yang melakukan permohonan perubahan penggantian usulan JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) pratama sekda dari usulan terdahulu menjadi usulan yang sesuai dengan kewenangan wali kota yang diamanatkan oleh undang-undang 5 2014 junto PP 11 2017. Dalam aturan itu,  PPK memiliki kewenangan untuk memilih satu di antara tiga. Sekaligus di dalamnya untuk mengalami perubahan atau penggantian," pungkasnya. [yud]


Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 14:31:46

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad