KABUPATEN BEKASI

NasDem Dan Partai Lain Laporkan KPU Ke Polda Metro Jaya

Politik  JUM'AT, 23 AGUSTUS 2019 , 03:08:00 WIB | LAPORAN: SEPRIYANTO

NasDem Dan Partai Lain Laporkan KPU Ke Polda Metro Jaya

Kantor KPU Kabupaten Bekasi/net

RMOLJabar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi sebagai penyelenggara Pemilu, bakal dilaporkan Partai NasDem dan partai-partai lainnya ke Polda Metro Jaya.

Hal itu terjadi lantaran ketidak becusan KPU Kabupaten Bekasi, dalam menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan pemohon Partai NasDem di dapil 2, untuk menyandingkan data C1 dengan C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin mengaku geram dengan tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Bekasi. Dalam proses penyandingan pada 117 TPS di Desa Telaga Murni terdapat 41 TPS yang C1 hologramnya hilang.

Sehingga, KPU menafsirkan untuk menyandingkan C1 plano dengan C1 salinan di 41 TPS tersebut dan terus melanjutkan proses penyandingan data. Menurutnya hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

"Putusan MK itu kan sanding data C1 plano dengan C1 hologram. Tapi KPU memaknai, jika C1 planonya tidak lengkap itu dapat diambil dari C1 salinan. Itu sudah bergeser maknanya dari makna penyandingan data. Originalnya itu kan C1 yang berhologram bukan C1 salinan yang keasliannya masih patut dipertanyakan," ungkap dia, Jumat (23/8) dini hari.

Belum lagi, beber dia, dari penyandingan data juga terdapat kejanggalan. Yakni adanya ketidaksesuaian data pemilih antara pengguna hak pilih dengan total perolehan suara partai.

Atas kejanggalan ini, pihaknya mengaku telah menyarankan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang (PPSU). Namun, KPU Kabupaten Bekasi tidak menggubris dan terus melanjutkan penyandingan C1 Plano dengan C1 salinan.

"Pendapat hukum kita lain, ini bukan sanding namanya. Belum lagi ada surat yang berisi anjuran dari KPU RI untuk menyandingkan data sampai besok, sementara sesuai amar putusan MK itu penyandingan data 14 hari kerja berarti sampai tanggal 29 Agustus," bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya kini beserta DPP Partai NasDem tengah menyusun laporan ke Polda Metro Jaya, lantaran terdapat dua hal yang dianggap melanggar hukum yakni menghilangkan C1 berhologram yang merupakan dokumen negara serta tidak patuh dalam menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi.

"Sekarang (malam ini) saya sedang menuju DPP untuk menyusun laporan. Dan besok kita buat laporan ke Polda. Partai lain juga bersepakat dengan kami, semua ikut protes. Yang ikut dengan kami juga hampir semua partai, seperti saksi dari Gerindra, PAN, PPP,  Golkar, PDIP, PBB, dan Hanura. Kecuali PKS mereka no komen," tandasnya.[son]



Komentar Pembaca