Mengintip Arah Kemesraan Eksekutif Dan Legislatif Di Majalengka

Politik  SELASA, 03 SEPTEMBER 2019 , 21:49:00 WIB | LAPORAN: DEFRI ARDYANSYAH

Mengintip Arah Kemesraan Eksekutif Dan Legislatif Di Majalengka

Diding Bajuri/Net

RMOLJabar. Susunan DPRD Kabupaten Majalengka periode 2019-2024 akan dipengaruhi oleh perolehan kursi parpol hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Selain itu ada hasil dari lobi-lobi partai politik di DPRD dalam membangun kesepakatan dan kesepahaman di antara mereka dalam melaksanakan fungsi legislasi, kontrol serta budgeting DPRD Majalengka.

Menurut pandangan Pengamat politik dan ilmu pemerintahan H. Diding Bajuri, hegemoni politik di DPRD Majalengka tidak akan berbeda jauh dengan periode sebelumnya. PDIP masih menjadi pemegang kursi mayoritas, yaitu 15 kursi meskipun mengalami penurunan 3 kursi dibanding periode 2014-2019 yaitu 18 kursi.

"Dengan peta politik seperti ini secara kuantitas PDIP masih akan memerankan diri secara taktis dan strategis dalam perumusan kebijakan," ungkap H. Diding.

Diding menilai, melihat dari segi kualitas bukan kuantitas, maka tidak akan menjadi posisi yang bergaining dibanding dengan partai lain yang memiliki SDM Kapabel. Akan tetapi jika dilihat secara kualitatif, maka jumlah kursi tidak menjadi identik dalam bargaining position

"Bisa jadi jumlah kursi yang kurang menentukan apabila tidak didukung oleh SDM anggota dewan terpilih yang kapabel, sebab bisa jadi pemikiran, analisa maupun inovasi muncul dari partai lain yang jumlah kursinya lebih sedikit," nilainya.

Dengan demikian pada perjalanannya akan lebih muncul kohesivitas kepentingan antar parpol atau fraksi yang ada di DPRD. Tata hubungan Legislatif dan eksekutif di Majalengka lima tahun ke depan kemungkinan akan lebih mesra lagi.

"Pertama didasari adanya kesadaran yang cukup tinggi dari eksekutif (Bupati) akan pentingnya dukungan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan," jelas Diding.

Pengamat yang juga sebagai Wakil Rektor Universitas Majalengka menambahkan, dalam komposisi DPRD Majalengka periode 2019-2024 ada sosok perekat antara eksekutif dan legislatif. Dalam komposisi anggota DPRD Majalengka masa 2019-2024 ada sosok yang dapat menjadi "perekat dan pendekat" hubungan legislatif dan eksekutif. Pertama, masuknya putra Bupati Majalengka sebagai anggota DPRD Majalengka dari PDIP. Kedua, Bupati Majalengka juga sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka.

"Dari kedua faktor tersebut kalau mampu berjalan seimbang akan menciptakan komunikasi politik yang harmonis. Kedua faktor di atas, apabila dapat diperankan dengan baik, secara positif dapat membantu menciptakan komunikasi politik Utara-Selatan secara efektif dan harmonis sehingga terciptanya soliditas dan sinergitas Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Majalengka akan terwujud," imbuhnya.

Pekerjaan rumah pemerintahan Kabupaten Majalengka (Bupati-DPRD) akan semakin tinggi dan rumit, di antaranya dengan masuknya berbagai proyek nasional serta hadirnya para investor dalam dan luar negeri yang berimplikasi pada kompleksitas permasalahan. Partisipasi masyarakat dalam menggali potensi wisata dan yang lain memerlukan perhatian dari eksekutif dan legilatif yang serius dan cerdas.  

"Melihat dari kedekatan antara eksekutif dan legislatif yang harmonis, ini menjadi dinamika yang positif dalam mewujudkan visi Majalengka Raharja. Sehingga seluruh dinamika yang ada dapat diolah dan dimanfaatkan dalam mewujudkan visi Majalengka Raharja," pungkasnya. [gan]

Komentar Pembaca