KOTA SUKABUMI

Tolak OBOR Cina Hingga Pemindahan Ibu Kota, AMIR Geruduk DPRD

Politik  JUM'AT, 06 SEPTEMBER 2019 , 18:22:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIQ SUPRIADI

Tolak OBOR Cina Hingga Pemindahan Ibu Kota, AMIR Geruduk DPRD

Penyerahan petisi/RMOLJabar

RMOLJabar. Ratusan orang yang tergabung dalan Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) geruduk Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jumat (6/9). Aksi mereka menuntut berbagai hal tentang kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pantauan, orang-orang yang merupakan gabungan dari berbagai ormas Islam dan nasionalisme ini melakukan longmarch. Hal itu dimulai dari Lapang Merdeka menuju Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Zaenal Zakse, dan berakhir di Gedung DPRD Kota Sukabumi.

Aksi tersebut disambut sejumlah anggota DPRD Kota Sukabumi. Meskipun tanpa dihadiri pimpinan sementara DPRD Kota Sukabumi.

Koordinator Aksi Budhy Lesmana mengatakan, sejumlah elemen ormas ini menolak penjajahan Cina dalam bentuk apapun. Termasuk proyek OBOR.

"Kami juga meminta hentikan penolakan pemindahan ibu kota negara. Sebab menyalahi konstitusi, merusak catatan sejarah, dan merusak sendi sendi bangsa," ujarnya usai aksi, Jumat (6/9) petang.

Apalagi kepindahan negara, memakan anggaran yang mencapai Rp446 T. Sementara kemampuan APBN hanya 19 persen dari keseluruhannya.

"Sisanya dibebankan pada rakyat dan pada utang," ucapnya.

Selain itu, mereka menolak kenaikan BPJS kesehatan. Sebab kenaikan itu memberatkan bagi rakyat.

"Hentikan kedzoliman dan penistaan terhadap rakyat," ucapnya.

Tak hanya itu, merekapun meminta pengakuan bendera tauhid sebagai bendera umat Islam. Sehingga bukan bendera organisasi tertentu ataupun organisasi terlarang.

"Semua tuntutan kami sudah dirangkum dalam petisi yang diserahkan ke Pemkot Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi," ungkapnya.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, petisi tersebut akan langsung disampaikan ke pemerintah pusat.

"Terima kasih, petisi ini akan kami sampaikan langsung ke pemerintah pusat," terangnya.

Anggota DPRD Kota Sukabumi Syihabudin akan menyerahkan petisi tersebut ke DPR RI.

"Kami pun akan menyampaikan petisi ini ke pemerintah melalui DPR RI," pungkasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar