KABUPATEN CIREBON

Tahan BPKB Sebagai Jaminan Ijazah, Komisi IV Bakal Panggil Pihak Sekolah?

Politik  MINGGU, 08 SEPTEMBER 2019 , 16:41:00 WIB | LAPORAN: YON MARYONO

Tahan BPKB Sebagai Jaminan Ijazah, Komisi IV Bakal Panggil Pihak Sekolah?

Ilustrasi BPKB/Net

RMOLJabar. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon seolah tidak percaya ada lembaga pendidikan menahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan tunggakan siswa.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nova Fikrotu Shofiah, tentunya sangat menyayangkan kejadian penahanan ijazah siswa atau penahanan BPKB milik orang tua oleh pihak sekolah sebagai jaminan tunggakan siswa kurang mampu.

"Hal seperti penahanan ijazah oleh lembaga pendidikan tidak boleh terjadi lagi, apalagi jika lembaga pendidikan atau sekolah mendapatkan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah. Kami sebagai Komisi IV, sangat prihatin dengan adanya penahanan BPKB sebagai jaminan oleh pihak Sekolah," kata Politisi perempuan dari PKS itu, Minggu (8/9).

Nova menjelaskan, pihak pemerintah memberikan BOS pada setiap sekolah sebagai program wajib belajar 12 tahun. Bahkan BOS tidak hanya bagi SD dan SMP saja, namun hingga tingkat SMA/SMK.

"Melalui program ini juga, pemerintah sejak tahun 2014 sudah memutuskan program wajib belajar selama 12 tahun, ditanggung oleh Pemerintah. Sedangkan bagi siswa yang tidak mampu baik SD, SMP dan SMA/SMK mendapatkan Program  Indonesia Pintar (PIP), nanti kami tindak lanjuti. Bisa kami panggil atau kami lakukan kunjungan kerja ke pihak sekolah nya," ujar Nova.

Nova menambahkan, di sekolah juga sebetulnya ada Komite Sekolah, sebagai mitra dalam pengawasan dan kerja sama meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

"Komite Sekolah bisa dilibatkan dalam mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi sekolah, bukan menahan ijazah ataupun BPKB sebagai jaminan tunggakan siswa kurang mampu," tandasnya. [gan]


Komentar Pembaca