SK Gubernur Belum Turun, Rapat Paripurna DPRD Cimahi Masih Wacana

Politik  SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 , 22:18:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

SK Gubernur Belum Turun, Rapat Paripurna DPRD Cimahi Masih Wacana

Ilustrasi/Net

RMOLJabar. Pembentukan unsur pimpinan definitif DPRD Kota Cimahi periode 2019-2024 masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Meski begitu, rapat paripurna pengusulan nama unsur pimpinan definitif dan unsur fraksi sudah dilaksanakan pada Senin (9/9) sore oleh para wakil rakyat yang baru dilantik 26 Agustus 2019 lalu.

Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Teddy Setiadi mengakui, saat ini DPRD Kota Cimahi belum bisa memastikan unsur pimpinan definitif DPRD Kota Cimahi. Berdasarkan ketentuan, masih menunggu SK Gubernur Jabar yang masih dalam proses 15 hari kerja.

"Iya, kita sudah usulkan ke Gubernur untuk mendapatkan SK. Biasanya paling lama itu diproses selama 15 hari," kata Teddy saat dihubungi via sambungan telepon, Selasa (10/9).

Setelah SK dari gubernur turun, dia menerangkan, proses akan dilanjutkan dengan rapat paripurna penetapan unsur pimpinan definitif serta unsur fraksi. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan penetapannya dikarenakan semuanya tergantung proses dari Pemerintahan Provinsi Jabar.

"Iya kalau SK-nya sudah keluar kita langsung rapat paripurna penetapan," tegasnya.

Hal senada disampaikan Pimpinan Sementara DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, saat ini SK pimpinan definitif masih dalam proses oleh Gubernur Jabar sehingga belum bisa dipastikan kapan selesainya.

"Belum bisa dipastikan kapan pelantikannya kan, masih proses SK dari Gubernur untuk pimpinan definitif," ungkapnya.

Lebih lanjut, setelah proses pelantikan selesai, maka unsur pimpinan definitif bisa menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Anggota Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan.

"AKD nanti ditetapkan oleh pimpinan definitif," tandasnya. [alvin/gan]

Komentar Pembaca