Pengamat: Saatnya Presiden Tunjukkan Komitmen Politiknya Terhadap KPK

Politik  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 05:52:00 WIB | LAPORAN: DEFRI ARDYANSYAH

Pengamat: Saatnya Presiden Tunjukkan Komitmen Politiknya Terhadap KPK

Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Diding Bajuri/RMOLJabar

RMOLJabar. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Majalengka Diding Bajuri, berpendapat bahwa KPK ialah lembaga yang memikul harapan masyarakat Indonesia, yang bermimpi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Menurutnya, KPK perlu memiliki gigi yang tajam guna menunjukan keberanian untuk membongkar praktek praktek korupsi di tingkat elit kekuasaan (politik dan administrasi)  serta memiliki pisau yang tajam (tidak tebang pilih) dalam pemberantasan korupsi.

"KPK harus memiliki kekuatan yang lebih dalam membongkar semua praktek KKN di tubuh pemerintah baik pusat maupun daerah dan harus tajam sehingga tidak sampai tebang pilih," kata Diding Bajuri, melalui saluran telpon, Selasa (10/09).

Selama perkembangannya, banyak pihak yang takut dan enggan "berhubungan" dengan KPK. Kemudian KPK bak menjadi sosok menakutkan buat para penggiat korupsi di tingkat elit politik maupun pemerintah.

"Hal inilah yang melahirkan kembali semangat pelemahan KPK, semangat yang menjadi antitesis pemberantasan korupsi sampai ke pangkal dan akarnya," tuturnya.

Semangat pelemahan inilah tambah Dinding, yang menjadi fenomena saat ini yang sedang mencoba dimainkan sebagai orkestra besar para pihak yang takut atau ketakutan terhadap langkah-langkah KPK dalam membersihkan negeri ini dari praktek praktek korupsi khususnya di tubuh birokrasi.

"Saya kira inilah yang sedang diperankan oleh para elit politik yang bagaikan sedang bermain orkestra besar," tambahnya.

Dirinya menilai, Presiden memiliki peran penting dalam mempertahankan, melemahkan dan menguatkan posisi dan peran KPK.

"Dalam menyikapi gonjang ganjing RUU KPK yang dinilai sebagai bentuk pelemahan KPK, saatnya Presiden dapat menunjukan komitmen politik dan moralnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, ataukah hanya akan menjadi bagian dari pelemahan KPK tersebut," pungkasnya. [yud]





Komentar Pembaca
Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar