KABUPATEN BEKASI

PTSL Tak Steril Dari "Pungli", KBM Minta Kepala Kantor ATR/BPN Diganti

Pemerintahan  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 16:52:00 WIB | LAPORAN: SEPRIYANTO

PTSL Tak Steril Dari

Ketua KBM Bekasi, Munan Supriyanto/RMOLJabar

RMOLJabar. Sejumlah warga Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur mengeluhkan adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan sejumlah oknum desa tersebut dalam pengurusan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC Keluarga Besar Marhaen (KBM) Bekasi, Munan Supriyanto. Menurutnya, dalam laporan yang ia terima dari warga. Program yang merupakan domain Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi terdapat adanya oknum pegawai yang memanfaatkan program tersebut untuk menguntungkan diri sendiri.

"Pemerintah saat ini tengah berupaya menggenjot penyertifikatan tanah, Pak Jokowi berulangkali menyebut program ini menjadi prioritasnya, tetapi dilapangan kami menemukan banyaknya pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai," ungkap dia, Rabu (11/9).

Ironisnya, kata dia, walaupun sudah di 'pungli' oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sertifikat tanahnya pun hingga bertahun-tahun tak kunjung diterima.

"Warga bikin sertifikat sudah beberapa tahun tidak jadi, yang lebih mirisnya lagi warga bikin sertifikat reguler didaftarkan lewat Program PTSL," ungkapnya.

Munan menambahkan, besaran punglinya pun beragam tergantung luas tanah yang diajukan masyarakat untuk disertifikatkan.

"Besaran punglinya ada yang Rp3 Juta, ada yang Rp7 Juta, bahkan ada yang Rp15 Juta sampai Rp40 Juta, tapi sudah 3 tahun sertifikatnya belum jadi juga. Tergantung luas tanah nya, sejauh ini sudah ada 7 warga yang mengadu pada kita soal pungli ini," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi, sebab menurut dia praktik pungutan liar ini telah mengkhianati program prioritas yang dicanangkan presiden.[son]

Komentar Pembaca
Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar