Enam Bangunan Di KBU Langgar Aturan, Pemkot Cimahi Akan Kaji Kembali Izinnya

Pemerintahan  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 17:17:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Enam Bangunan Di KBU Langgar Aturan, Pemkot Cimahi Akan Kaji Kembali Izinnya

Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna/RMOLJabar

RMOLJabar. Enam Bangunan Komersil di Kota Cimahi kena sanksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Seluruh bangunan yang berdiri di Kawasan Bandung Utara (KBU) tersebut terindikasi melanggar Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Cimahi Tahun 2013-2033 dan dipasangi plang.

Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna menjelaskan, sebagian wilayah Cimahi berada di wilayah KBU yang sudah jelas aturannya. Akan tetapi, untuk bangunan-bangunan yang diindikasikan melanggar tata ruang, Pemkot Cimahi akan mengkaji kembali perizinannya mengingat bangunan-bangunan tersebut telah menempuh prosedur perizinannya.

"Mereka tempuh perizinannya yang mungkin sedikit ada hal yang tidak diiinginkan ketika perjalanan (proses pembangunan), mungkin ditambahkan sehingga tidak sesuai izin dan aturan," kata Ajay saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Rabu (11/9).

Ajay menegaskan, Pemkot Cimahi tidak hendak mencari siapa yang salah karena adanya indikasi pelanggaran tata ruang bisa pula terjadi akibat lalainya pengawasan Pemkot Cimahi.

"Yang penting ke depan akan kita lebih tertibkan, hal apa, tindakan apa yang akan kita laksanakan di lapangan," tegasnya.

Indikasi pelanggaran tata ruang, dipaparkan dia, terjadi di enam titik seperti Perumahan Edelweiss Residence, Anabil Cluster, STKIP Pasundan, Moriz Futsal, Perumahan Grand Cimahi City dan Perumahan Kamarung Regency yang diindikasi bertentangan dengan aturan tata ruang maupun Perda tentang KBU.

"Ada perumahan, ada tempat futsal, satu fasilitas pendidikan, kebanyakan perumahan, ya," ungkapnya.

Menurut dia, indikasi pelanggaran tata ruang di Kota Cimahi perlu adanya pengkajian lebih lanjut karena aturan tidak berlaku surut.

"Kita lihat perizinan itu keluar sebelum KBU ada atau sesudah KBU ada, ada kategorinya itu," tandasnya.[alvin/son]

Komentar Pembaca
Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar