Dianggap Pasif, Uu Dukung Revisi Undang-Undang KPK

Politik  KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:33:00 WIB | LAPORAN: DINNI KAMILANI

Dianggap Pasif, Uu Dukung Revisi Undang-Undang KPK

Dosen Hukum Tata Negara UIN Bandung Uu Nurul Huda/RMOLJabar

RMOLJabar. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung, Uu Nurul Huda, mendukung adanya revisi Undang-Undang (UU) KPK. Pasalnya, ia menilai aturan baku yang dimiliki KPK saat ini cenderung pasif.

"Belum ada format baku, yang begitu kuat di pencegahan. Malah kesini-kesini ada istilah tebang pilih. Kita tau bahwa korupsi di Indonesia, saya yakin KPK sudah tau dimana letak bocornya korupsi sudah tau," ujar Uu ditemui di UIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung, Rabu (11/9).

Ia mencontohkan, pada aspek pencegahan korupsi yang dinilainya masih pasif, hal itu lantaran pada UU KPK terkait pencegahan korupsi yang hanya sebatas melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan kekayaan, kemudian menerima laporan masyarakat, dan memberikan edukasi serta kampanye anti korupsi.

"Seharusnya, pencegahan KPK seperti halnya rumah seseorang yang dijaga oleh anjing galak. KPK harus responsif bahkan ketika tindak pidana korupsi itu akan terjadi," terangnya.

Meskipun begitu, dirinya tidak menyetujui terkait kewenangan yang dimiliki dewan pengawas KPK, menurutnya ketika UU itu direvisi, kewenangan yang dimilki dewan pengawas pada rencana revisi UU KPK dinilainya kebablasan.

Pasalnya, ketika UU itu disahkan otomatis kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penindakan bahkan hingga penyadapan harus berdasarkan izin dewan pengawas. Hal itu berarti sama saja dengan mengebiri kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Dewan pengawas untuk meningkatkan kinerja bukan memberangus KPK, bukan mempersulit. Tapi kenyataan hari ini dalam RUU KPK justru banyak mengambil alih peran KPK dan batasi kewenangan KPK," tandas Uu.

Menurutnya dewan pengawas diperlukan untuk meningkatkan kinerja KPK, selama kewenangan yang diberikan tidak masuk pada ranah penyelidikan. [yud]



Komentar Pembaca
Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar