AMPG: Dugaan Kasus Korupsi Pokir DPRD Garut Dapat Perhatian Serius Dari Kajati

Hukum  KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 17:00:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

AMPG: Dugaan Kasus Korupsi Pokir DPRD Garut Dapat Perhatian Serius Dari Kajati

Anggota DPRD Garut saat menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Kejari Garut

RMOLJabar. Dugaan korupsi kasus dana pokok pikiran (pokir) di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Garut periode 2014-2019, mendapatkan perhatian serius dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Aliansi Masyarakat dan Pemuda Garut (AMPG) Ivan Rivanora, yang mengatakan bahwa kasus dugaan pokir mendapatkan perhatian serius dari Kejati.

Kajati Jabar kata Ivan, bahkan telah mewanti-wanti agar Kejari Garut melakukan penanganan kasus ini secara serius dan tak main-main.

"Tak hanya dengan Pak Kajari, kami juga intens menjalin koordinasi dengan Pak Kajati terkait pemantauan kasus Pokir ini. Beliau sangat respek dan mengintruksikan jajaran Kejari Garut agar sungguh-sungguh dalam penanganannya," kata Ivan.

Ivan menyampaikan, sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum dan penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi. Sistem pengeloaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD 1945 BAB VIII tentang Keuangan.

Dalam aturan tersebut antara lain disebutkan bahwa APBN/APBD provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun ditetapkan dengan undang-udang dan Perda.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, tambahnya, pengelolaan keuangan negara maupun daerah perlu diselenggarakan atas dasar asas-asas umum pengelolaan keuangan yaitu dikelola secara profesional, proposional dan terbuka.

Disamping itu juga harus akuntabilitas dan berorientasi pada hasil serta ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

"Berkenaan dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana Pokir dan anggota DPRD, kami melihat hal ini ada sebuah pelanggaran terhadap asas-asas umum pengeloaan keuangan yang dilakukan," ucapnya.

"Pelanggaran dilakukan baik oleh tingkat perencana keuangan mulai Bappeda selaku perencana program dan kegiatan dan perencana anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA)," tambahnya.

Masih menurut Ivan, disamping itu pula terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi di DPRD Kabupaten Garut terutama yang menyangkut fungsi budgeting, yang mana anggota DPRD seharusnya mengawasi perencanaan dan penganggaran keuangan yang disusun oleh Bupati melalui TAPD.

Namun yang terjadi di Garut DPRD malah ikut turut serta, menjadi seakan-akan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun program dan kegiatan.

Disampaikannya, dengan adanya penyimpangan kewenangan lembaga DPRD tersebut, maka adanya laporan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan persekongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif di Garut mendapat sorotan dari semua pihak dan elemen masyarakat. [badhy-yud]




Komentar Pembaca