Pengamat Hukum: Revisi UU Membunuh KPK Secara Perlahan

Politik  KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 21:34:00 WIB | LAPORAN: DINNI KAMILANI

Pengamat Hukum: Revisi UU Membunuh KPK Secara Perlahan

Komisi Pemberamtasan Korupsi/net

RMOLJabar. Hingga sekarang gelombang penolakan dari berbagai pihak terus mengalir terkait dengan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK), yang hanya tinggal menunggu persetujuan Jokowi. Banyak orang melihat dari substansinya RUU tersebut, berpotensi akan melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Begitu dikatakan, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (12/9).

"Bahkan, secara dramatis gitu yah, itu adalah cara membunuh pelan-pelan untuk dibubarkan KPK ini dengan undang-undang yang baru, meskipun kita tahu dari DPR itu sebetulnya tidak diakui hal itu justru mereka itu berkali-kali tidak kami ingin memperkuat, kami ingin memberikan kewenangan yang juga besar dalam rangka pencegahan katanya begitu, tapi itu dicurigai banyak pihak, maka demikian karena dari segi substansi itu bermasalah," kata Asep.

Dirinya menilai, dari segi substansi revisi UU KPK sudah bermasalah, misalnya terkait soal penyadapan.

"Penyadapan mesti izin pengawas, dan pengawasan dari DPR, penyidik tidak boleh, harus keterkaitan dengan Kejaksaan, untuk beruntutnya dari kepolisian," jelasnya.

Dimana hal tersebut, justru akan mempengaruhi kemandirian, dan mengurangi independensi dari KPK.

"Akan ada beberapa kecenderungan untuk KPK mengeluarkan SP3, padahal dulu hemat saya bagus tanpa SP3" tuturnya.

Diketahui Kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) ini diatur dalam draf revisi Pasal 40. Dalam pasal tersebut, KPK dapat melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan yang prosesnya belum selesai dalam jangka waktu selama 1 tahun.

Padahal untuk penanganan kasus besar apalagi lintas negara tidak mudah jika hanya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun saja.

"kemudian ada kasus-kasus yang menyita perhatian publik, itu KPK tidak bisa, itu tetap bisa dikepolisian dan Kejaksaan. Hal-hal demikian kan diartikan memang (revisi UU) akan didorong kepada pencegahan, itu porsinya nanti, padahal judulnya adalah pemberantasan korupsi, jadi lebih banyak porsi di penindakan," kata Asep.

Jika revisi tersebut direalisasikan, Asep menilai KPK tidak ubahnya seperti lembaga BKP, BPKP, yang hanya bisa melakukan pencegahan bukan menindak apalagi memberantas Korupsi.

"Mencegah itukan di BPK bisa pencegahan, inspektorat bisa pencegahan BPKP juga pencegahan itu semuanya pencegahan bermainnya tidak di penindakannya penindakan diserahkan ke KPK,"ujarnya.

Sehingga, dalam revisi UU tersebut, KPK hanya diberikan wewenang pencegahan.

"Nah ketika ada pencegahan baru koordinasi selebihnya serahkan pada instansi yang lain, untuk pencegahan itu. Jadi hemat saya ini agak sedikit mencurigakan jangan-jangan memang ini dimaksudkan untuk melemahkan KPK," tutup Asep. [yud]



Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN
Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad
Latma CT CPX TNI-SAF Berakhir

Latma CT CPX TNI-SAF Berakhir

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 11:18:00