Satu Tahun Pemerintahan Baru KBB: Minimnya Keterbukaan Informasi

Sudut Pandang  SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 01:11:00 WIB

Satu Tahun Pemerintahan Baru KBB: Minimnya Keterbukaan Informasi

Aa Umbara dan Hengky Kurniawan/Net

KURANG lebih sudah 12 tahun Kabupaten Bandung Barat (KBB) berdiri sejak UU No 12/2007 diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Daerah yang memekarkan diri dari Kabupaten Bandung ini ditetapkan mencakup 16 kecamatan dengan karakter khas daerah dataran tinggi dan terdiri dari berbagai ekosistem dan tingkat elevasi yang berbeda. Harapannya, yang terwujud dalam sebuah visi, KBB menjadi daerah dengan sektor agroindustri sebagai fokus utama pembangunannya.

Untuk menjalankan sebuah visi pembangunan, pemerintah pusat telah menetapkan banyak aturan perundangan terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran. Konsekuensinya, daerah wajib memiliki dokumen perencanaan pembangunan, salah satunya sesuai dengan UU 25 tahun 2004 berupa dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada 2019 ini, KBB telah mencapai waktu satu tahun dipimpin oleh Bupati Aa Umbara dan Wakil Bupati Hengky Kurniawan. Dua periode sebelumnya, masyarakat bisa menganggap bahwa telah terjadi berbagai macam peletakan dasar pembangunan di berbagai sektor yang itu cukup berhasil, meskipun masih menyisakan kekurangan yang harus segera diperbaiki oleh pemerintahan Aa Umbara dan Hengky Kurniawan (Akur). Untuk itu seluruh jajaran pemerintahan daerah dan masyarakat KBB membutuhkan sebuah arah pembangunan yang terencana dan terukur dengan jelas.

Saya sebagai penduduk KBB, telah menyambut positif adanya dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD KBB 2018-2023 yang telah dipublikasikan pada website pemerintah daerah. Banyak hal yang coba dicanangkan oleh pemerintahan Akur dengan visi Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius, dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia.

Tetapi hingga kini masyarakat masih belum bisa mendapatkan dokumen Rancangan Akhir RPJMD KBB 2018-2023. Adakah perubahan dari rancangan awal? Apakah rancangan akhir dokumen tersebut mampu menjawab sindiran tempo hari dari Kepala Pusat Kajian dan Riset Strategis IPDN Kemendagri yang mengatakan visi Bandung Barat masih sebatas slogan?

Kemudian dalam Ranwal RPJMD KBB 2018-2023 Pemerintah telah mencanangkan tema pembangunan di setiap tahunnya. Tapi tema tersebut hanyalah gambaran yang sangat luas tanpa program dan indikator yang jelas. Masyarakat masih belum bisa melihat seperti apa kegiatan tahunan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam upaya memajukan daerah. Hingga tulisan ini dibuat, masyarakat masih belum dapat mengakses dokumen RKPD yang biasanya menjadi dokumen strategis yang menjembatani penjelasan perencanaan strategis jangka menengah.

Padahal, akses terhadap dokumen kebijakan publik adalah hak setiap warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [***]


Muhamad Salman Ramdhani
Koordinator dari komunitas riset Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP)

Komentar Pembaca
Jokowi Sayang Ahok

Jokowi Sayang Ahok

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019

Mulut Busuk

Mulut Busuk

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019

Bazaar Danza

Bazaar Danza

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019

Jenderal Besar AH Nasution Dan Pengembalian UUD 45
Saat Santai Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel
Tiga Periode, Gak Salah?

Tiga Periode, Gak Salah?

KAMIS, 14 NOVEMBER 2019

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA