Muradi: Publik Harus Memahami Kenapa UU KPK Harus Direvisi

Politik  RABU, 18 SEPTEMBER 2019 , 09:36:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD IRFAN

Muradi: Publik Harus Memahami Kenapa UU KPK Harus Direvisi

Muradi/Net

RMOLJabar. Revisi UU KPK oleh Pemerintah dan DPR menciptakan pro kontra di publik mencuat. Kalangan Akademisi menilai revisi UU KPK dirasa sangat penting justru untuk memperkuat KPK itu sendiri, bukan untuk melemahkan.

Kepala Pusat Studi Pemerintahan dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan, konten revisi UU KPK sangat penting untuk penguatan KPK kedepan.

"Saya merasa penting karena ada dewan pengawas, ada tahapan proses penyadapan, ada SP3, ada staf KPK harus menjadi pegawai tetap, saya kira penting," kata Muradi kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (17/9).

Muradi mengaku, dirinya tidak mempermasalahkan jika penyidik KPK harus berasal dari unsur ASN, Kejaksaan dan Kepolisian. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang berani menjamin jika kedepan KPK diisi penyidik berasal dari non ASN, Kejaksaan dan Kepolisian tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.  

"Saya kira tidak jadi masalah, bukan polisi saja, ada penyidik ASN dan penyidik kepolisian dan kejaksaan atau pihak diluar itu yang punya kualifikasi sebagai penyidik. Saya kira tidak ada masalah.

"Independen itu apa definisinya? pertanyaannya adalah siapa nanti yang akan mengukur itu (independen atau tidak). Siapa yang akan jamin bahwa nanti mereka (penyidik non kepolisian, kejaksaan dan ASN) mereka tidak akan melakukan hal-hal yang insubkoordinasi. Itu semua diatur, tidak bisa semua bisa seenak-enaknya saja. Ukuran independen itu apa? karena yang memberikan label penyidik itu harus instasi-instasi terkait. Seperti polisi, kejaksaan dan lainnya," imbuhnya.

Muradi juga menyinggung soal poin penyadapan dan SP3 di dalam revisi UU KPK. Pihaknya setuju jika penyadapan harus didahului dengan izin. Akan tetapi, tidak perlu sampai izin ke pengadilan, karena itu menyangkut kerahasiaan.

"Nanti dewan pengawas itu harus diisi dengan orang-orang yang memiliki intergritas, siapa yang membocorkan akan dihukum berat. Soal SP3. Ada puluhan bahkan ratusan orang (yang disangkakan KPK) itu belum diproses, bahkan ada yang lebih dari tujuh tahun. Artinya apa? kalau lebih dari 2 tahun, harusnya ada SP3. Misal barang buktinya kurang," jelasnya.

"Pernah dengar RJ Lino? kan kasian dia, kalaupun benar dia (melakukan), itu kan dia sudah hukuman sosial ya (dengan dia ditersangkakan), kalau misalnya dia tidak melakukan bagaimana? itu kan mendzalimi orang lain. Makanya perlu diproses secepatnya agar dia dipulihkan (nama baiknya), itu kalau tidak terbukti. Kalau terbukti, ya diproses secepatnya. Buat saya (poin) SP3 juga penting (dimasukkan dalam revisi UU KPK) agar supaya clear," tandasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 15:25:33

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 13:45:26

Gibran, Pemuda Dengan Tulang Punggung yang Muda Membungkuk
Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad