KABUPATEN BEKASI

Duh, Dewan Susun Komisi Bukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tapi Musyarawah Fraksi

Politik  JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 00:45:00 WIB | LAPORAN: SEPRIYANTO

Duh, Dewan Susun Komisi Bukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tapi Musyarawah Fraksi

Ketua Fraksi Demokrat, Mustakim/RMOLJabar

RMOLJabar. DPRD Kabupaten Bekasi menyusun struktur personalia komisi-komisi berdasarkan musyawarah mufakat fraksi-fraksi bukan melalui Peraturan Pemerintah. Hal tersebut diakui Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mustakim.

Ia beralasan, cara tersebut sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu, sesuai pengalaman selama tiga periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

"Berdasarkan pengalaman saya tiga kali jadi dewan, ke empat sama sekarang, adatnya musyawarah mufakat, siapa ketua komisinya, juara satu sampai empat. Demokrat sekarang tidak dapat, pasti saya tidak dapat ketua komisi," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, kemarin.

Pada periode tahun 2014-2019, pimpinan Ketua Komisi I ditempati partai dengan suara terbanyak kedua, Ketua Komisi II ditempati partai dengan suara terbanyak keempat, Ketua Komisi III ditempati partai dengan suara terbanyak pertama dan Ketua Komisi IV ditempati partai dengan suara terbanyak ketiga.

Periode 2019-2024 ini, dalam menyusun struktur personalia komisi, mengikuti cara yang lama dengan kesepakatan bersama fraksi bukan anggota komisi. Padahal, pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten maupun Kota, dan Provinsi. Pasal 47 ayat 5  tertuliskan 'ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna'.

"Dari zaman dulu seperti itu. Kita ikuti saja musyawarah mufakat, pokoknya kita kebersamaan saja, dari pada ribut," kilah Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini.

"Kalau anggotanya sudah setuju mau ngapain. Undang-undang tertinggi itu musyawarah mufakat, walaupun di PP diatur, kalau musyawarah mufakat setuju, mau ngapain lagi," tambahnya.

Ia menegaskan, hal tersebut bukan berarti tidak mau mengikuti PP yang ada. Hanya saja, cara musyawarah mufakat sudah dilakukan dari periode-periode sebelumnya.

"Pokoknya kita judulnya undang-undang dasar negara Republik Indonesia, pasal yang mengatakan pilihan itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah mupakat. Itu lebih tinggi dari PP," tandasnya.[son]

Komentar Pembaca
Tari Piring dengan Penari Terbanyak

Tari Piring dengan Penari Terbanyak

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 20:51:12

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 09:57:31

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 16:08:49

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad