Pemprov Jabar Bikin Payung Hukum Hingga Satgas Tangani Pencemaran Sungai Cileungsi

Pemerintahan  JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 20:00:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Pemprov Jabar Bikin Payung Hukum Hingga Satgas Tangani Pencemaran Sungai Cileungsi

Ridwan Kamil/Ist

RMOLJabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi. Salah satunya dengan membuat payung hukum dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sungai Cileungsi.

Hal tersebut dikatakan langsung Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri pertemuan terkait penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dengan Ombudsman RI di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kami berkomitmen membuat Satuan Tugas secepatnya. Kami juga akan coba membuat MoU dengan berbagai pihak, seperti Tentara Nasional Indonesia, untuk terlibat dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi," ucap Emil, sapaan akrabnya, Jumat (20/9).

Aliran Sungai Citarum sendiri menjadi atensi Pemprov Jabar karena melewati dua wilayahnya, yakni Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor pada Februari lalu menyatakan kesanggupannya untuk menangani pencemaran Sungai Cileungsi. Sejumlah upaya telah dilakukan Pemkab Bogor, seperti menindak industri yang membuang limbah langsung ke sungai.

"Jika penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dinilai belum optimal, Pemprov Jabar lewat Satgas bersedia menangani  pencemaran Sungai Cileungsi, baik jangka pendek, menengah, dan panjang," paparnya.

Emil menambahkan, kerja sama dengan Kepolisian dan TNI dilakukan untuk memberikan efek kontrol yang lebih. Pasalnya, dinamika pencemaran lingkungan tidak hanya soal kurangnya tindakan dari dinas terkait.

Nantinya, payung hukum bagi Satgas Sungai Cileungsi merujuk kepada keberhasilan Satgas Sungai Citarum yang berhasil akan dibuat dengan mengeluarkan SK Gubernur dan MoU.

"Keberhasilan Citarum diduplikasi secara organisatoris, tidak hanya Sungai Cileungsi tapi sungai lain, seperti Cilamaya," imbuhnya.

Emil menyatakan, penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dapat diselesaikan dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak.

"Untuk itu, kami mengusulkan agar ada kerja sama multi pihak antara Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, aparat dan masyarakat," tandasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 22:28:40

Prabowo Cocok Jadi Wantimpres

Prabowo Cocok Jadi Wantimpres

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 14:25:41

Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Gunungpati Semarang
Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad