KOTA TASIKMALAYA

HMI Pertanyakan Konsistensi Pemerintah Dalam Memberantas Korupsi

Politik  SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 18:34:00 WIB | LAPORAN: NANANG YUDI

HMI Pertanyakan Konsistensi Pemerintah Dalam Memberantas Korupsi

Aksi mahasiswa di Tasikmalaya/RMOLJabar

RMOLJabar. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya menilai akibat kebijakan yang kurang berkenan dari Pemerintah dengan mengesahkan putusan RUU KPK akhirnya melahirkan akumulasi respon di masyarakat.

Demikian dikatakan Aktifis HMI Cabang Tasikmalaya, Hilmi Abdul Rouf di DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE. Marthadinata, Selasa (24/9).

"Pemberantasan Korupsi di Indonesia merupakan cita-cita reformasi. Realita pada hari ini pelemahan kepada institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tercermin dari revisi UU KPK yang dinilai melemahkan antirasuah, di mana UU KPK No 30 tahun 2002 intitusi ini yang bersifat independen tidak lagi demikian," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Hilmi, hal tersebut melahirkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsistensi pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Sejumlah penyelewengan penegakan korupsi secara terang diperlihatkan Pemerintah lewat kepanjangan tangannya yaitu Panitia Seleksi (Pansel) KPK yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dengan meloloskan calon yang dinilai tidak berintegritas dan tidak kredibel dalam memimpin KPK atau menduduki institusi KPK nantinya," tuturnya.

Yang lebih menjadi pertanyaan lagi, tambah Hilmi, Pansel KPK meloloskan sejumlah calon yang mempunyai track record buruk dalam menangani beberapa kasus di masa silam. Kemudian beberapa calon yang tidak menguasai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahkan beberapa calon yang mendukung sistem penegakan korupsi yang dirasa justru melemahkan institusi KPK.

"Sejumlah kebijakan Pemerintah yang kian hari menunjukan ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme itu ditunjukan dengan dikeluarkan RUU KPK," tegasnya.

RUU KPK sebagai suatu keniscayaan atau suatu bencana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga memunculkan permasalahan yaitu lahirnya Dewan Pengawas dari KPK oleh DPR-RI.

"Sistem penyadapan yang dipersulit sehingga dirasa tidak efisien. Kemudian, terancamnya independensi KPK serta sumber penyelidik dan penyidik dibatasi," terangnya.

Selanjutnya, penuntutan perkara korupsi harus berkordinasi dengan Kejaksaan Agung. Perkara yang menjadi keresahan masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, Kewenangan pengambilalihan perkara dipenuntutan dipangkas.

"Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas," pungkasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 15:25:33

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 13:45:26

Gibran, Pemuda Dengan Tulang Punggung yang Muda Membungkuk
Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad