Konstitusi Tegak Jika Korupsi Diberantas

Politik  MINGGU, 29 SEPTEMBER 2019 , 11:01:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIQ SUPRIADI

Konstitusi Tegak Jika Korupsi Diberantas

Ilustrasi Kuasai Konstitusi Lancarkan Korupsi/net

RMOLJabar. Mantan Aktivis Mahasiswa Bandung Andi Supriadi menyebutkan pemberantasan korupsi merupakan prasyarat tegaknya konstitusi.  

"Ungkapan ini tidaklah  berlebihan.  Sejak negeri ini menyatakan perang total terhadap kejahatan korupsi pada awal reformasi, semua institusi negara tidak ada yang mampu sepenuhnya menghindar dari praktek penyalahgunaan kuasa yang bernama korupsi," ujarnya kepada RMOLJabar, Minggu (29/9).

Konstitusi dalam sebuah negara secara umum disepakati sebagai aturan dasar yang mengikat. Baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Aturan-aturan hukum tercakup di dalamnya, termasuk aturan yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi," ucapnya

Meski tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi, kejahatan korupsi tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).  Jika tidak segera diantisipasi, kejahatan korupsi berdampak luar biasa bagi negara.

"Antara konstitusi dan pemberantasan korupsi sangat erat kaitannya," ungkapnya.

Apalagi Indonesia menganut paham konstutisional. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasinya negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu, konstitusionalisme, berarti paham 'negara terbatas' yang kekuasaan politik resmi dikelilingi hukum yang jelas dan yang penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.

"Karena itu, paham konstitusionalisme menuntut kewenangan yang bersifat 'saling mengawasi," terangnya

Pembatasan kewenangan itu dilakukan agar tercipta sebuah kekuasaan yang terkontrol dari penyalahgunaan, termasuk kejahatan korupsi. Kewenangan tersebut kemudian terlembaga dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mendapat mandat dari konstitusi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

"Sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar selaku konstitusi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Konstitusi bisa tegak jika korupsi bisa diberantas," pungkasnya.[son]




Komentar Pembaca
Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 15:25:33

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 13:45:26

Gibran, Pemuda Dengan Tulang Punggung yang Muda Membungkuk
Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad