Sambut Pilkada 2020, Bawaslu Jalin Koordinasi Dengan Polres Bandung

Politik  KAMIS, 03 OKTOBER 2019 , 15:46:00 WIB | LAPORAN: DILA NASHEAR

Sambut Pilkada 2020, Bawaslu Jalin Koordinasi Dengan Polres Bandung

Bawaslu dan Polres Bandung/RMOLJabar

RMOLJabar. Menyambut kontestasi Pilkada 2020 mendatang, Bawaslu Kabupaten Bandung menyatakan akan kembali menjalin koordinasi dengan jajaran kepolisian.

Sebagai upaya menjaga sinergitas, seluruh pimpinan Bawaslu melakukan silaturahmi ke Mapolres Bandung, Kamis (3/10), sebagai persiapan menghadapi Pilkada tahun depan.

Agenda silaturahmi tersebut pun disambut baik oleh Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan dan Asep Mulyana yang juga Ketua Gakkumdu dari unsur Kepolisian.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehuddin menyampaikan selain ajang silaturahmi pertemuan yang dilakukan ini juga mengevaluasi Pemilu 2019 serta menyiapkan rencana agenda Pilkada 2020.

"Pembahasan tersebut guna meningkatkan kinerja dan kerjasama serta mempersiapkan secara matang jelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Januar juga memaparkan kembali dasar hukum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang sentra Gakkumdu.

"Dalam aturan itu Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian bekerja sama dalam menindakan pelanggaran pidana Pemilu. Di Pilkada 2020 nanti juga kami akan melakukannya dalam ruang kerja yang sama," terang Januar.

Namun hal yang patut menjadi perhatian, lanjut Januar, terkait dengan persiapan menjelang Pilkada nanti adalah tentang regulasi yang harus jelas yaitu pada Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016.

"Hal tersebut menjadi sangat penting dan relevan karena di Pilkada nanti Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak bisa digunakan. Karena, dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut terdapat pasal-pasal kontroversial yang kemudian akan sangat mempengaruhi berjalannya Pilkada 2020 nanti," bebernya.

Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan berharap sosialiasi produk hukum pada aturan yang baru mesti diketahui dan dipahami bersama antara Kepolisian, Kejaksaan dan pihak Bawaslu itu sendiri.

"Melihat calon kepala daerah kemungkinan tidak hanya maju melalui jalur partai. Ada aturan tentang syarat calon kepala daerah melalui jalur independen," ungkapnya.

Menurut Indra, harus ada regulasi yang mengatur terkait syarat calon perorangan (Independen). Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi regulasi agar masyarakat paham.

"Karena jika regulasi itu terkait dengan calon dari partai kita bisa mengundang partainya langsung, namun kalau perseorangan berarti harus ada yang mewakili elemen-elemen dari masyarakat. Itu bisa dari organisasi masyarakat atau perguruan tinggi," ucapnya. [yud]





Komentar Pembaca
Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA
IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00