KABUPATEN BEKASI

Ada 298 Pengembang Perumahan Tak Serahkan Fasos Fasum

Ekbis  KAMIS, 03 OKTOBER 2019 , 23:22:00 WIB | LAPORAN: SEPRIYANTO

Ada 298 Pengembang Perumahan Tak Serahkan Fasos Fasum

Perumahan/net

RMOLJabar. Dari 333 pengembang perumahan yang berada di Kabupaten Bekasi, hanya 35 pengembang saja yang sudah menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) ke Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Budi Setiawan menjelaskan akibat terlalu banyaknya perumahan di Kabupaten Bekasi serta minimnya personalia yang mengurusinya pihaknya mengaku kewalahan.

Dari jumlah tersebut, 58 pengembang di antaranya tidak diketahui keberadaannya setelah mereka tidak lagi mengelola perumahan.

Jadi mereka sudah menelantarkan perumahan yang sebelumnya mereka bangun. Mungkin karena sudah puluhan tahun jadi sudah ditinggalkan. Keberadaannya kini sulit diketahui,” ucap Budi.

Berdasarkan Undang-undang 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa setiap pengembang wajib mengalokasikan lahan yang bakal dibangun untuk dijadikan fasos maupun fasum.

Kewajiban itu pun melekat sebagai syarat terbitnya perizinan. Fasos fasum wajib diserahkan pada pemerintah daerah untuk dikelola lebih lanjut.

Seperti diketahui, Fasos yang dimaksud meliputi jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan serta fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya. Sedangkan yang disebut Fasum di antaranya klinik, pasar, tempat ibadah, sekolah, ruang serbaguna atau juga fasilitas sosial lainnya.

Ini memang sudah lama, bahkan di Jatimulya (Tambun Selatan) sudah 20 tahun perumahannya berdiri. Namun memang fasos fasumnya belum diserahkan pada kami,” ucap Budi.

Diungkapkan Budi, sebenarnya pihaknya telah berulang kali memanggil para pengembang. Saat dipanggil, mereka menyanggupi untuk memberikan fasos fasumnya. Namun, mereka mengaku kesulitan mengurus administrasi pemisahan tanah.

Jadi kan sertifikat Fasos Fasum itu tanahnya harus displit dulu, nah mereka mengeluhkan waktu untuk mengurus sertifikat itu cukup lama," ungkapnya.

"Sementara itu, ada juga mengaku masih dalam pemeliharaan sehingga belum bisa diberikan. Ini yang sulit karena tidak ada ketentuan yang mengatur batas maksimal kapan harus diberikan,”  imbuhnya.

Sulitnya penertiban Fasos Fasum ini, lanjut Budi, disebabkan pula karena tidak tegasnya regulasi yang mengatur. Dalam peraturan tersebut, pengembang yang tidak memberikan fasos fasumnya hanya dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Kalau izin usaha dicabut, ya tidak membuat efek jera. Apalagi yang sudah menelantarkan perumahannya, otomatis mereka tidak peduli lagi. Maka memang aturannya seharusnya lebih tegas,” ucap dia.

Tidak diserahkannya Fasos Fasum ini dapat berdampak pada warga yang bisa jadi tidak merasakan pembangunan. Fasos, semisal jalan di perumahan, tidak bisa dibangun menggunakan APBD karena pengelolaannya belum diserahkan pada pemerintah. Yang kasihan ya warganya. Mereka sudah bayar pajak, tapi tidak merasakan pembangunan,” ucap dia.

Untuk menekan banyaknya pengembang yang nakal, Budi mengaku tengah menyusun peraturan bupati yang memboleh pemerintah mengambil alih Fasos dan Fasum.

Seperti Fasos Fasum yang belum diserahkan akan tetap bisa dibangun oleh pemerintah, diambil alih. Ini tengah disusun dan diharapkan dapat segera diterapkan,” tandasnya.[son]

Komentar Pembaca
Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 15:25:33

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 13:45:26

Gibran, Pemuda Dengan Tulang Punggung yang Muda Membungkuk
Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad